JAKARTA - Peningkatan anggaran dinilai sangat penting untuk memodernisasi alutsista pertahanan laut. Hal itu untuk menjawab dinamika dan tantangan geopolitik yang berkembang dengan cepat.

Wacana tersebut dibahas dalam diskusi ilmiah bertajuk "Modernisasi Sistem Pertahanan Laut: Menjawab Tantangan Geopolitik dan Mewujudkan Postur Essential Force (MEF) yang digelar Lembaga Kajian Geopolitik dan Pertahanan (Geodef Institute) di Jakarta.

Hadir dalam diskusi tersebut, Pengamat Geopolitik Hendrajit, Pengamat Politik Fajrin Rumalutur dan Pengamat Militer Khairul Fahmi.

Baca juga: 2 Kapal Perang Baru Indonesia Ikut Tampil dalam Parade di Teluk Jakarta

Direktur Eksekutif Sahrir Rumluan mengatakan diskusi ini bertujuan untuk menganalisa isu-isu strategis terkini dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. Menurut Sahrir, untuk memodernisasi sistem pertahanan laut strategis di Indonesia, membutuhkan peningkatan anggaran.

"Karena itu, menjadi urgen peningkatan alutsista pertahanan laut untuk dimodernisasi dan peningkatan anggaran terkait modernisasi sistem pertahanan laut Indonesia itu sendiri. Jadi, Indonesia harus berupaya secara maksimal dalam konteks anggarannya sehingga Indonesia menjadi negara yang kuat dalam pertahanan laut secara komprehensif," katanya, Rabu (26/11/2025).

Karena itu, kata Sahrir, Indonesia harus Mengukur Kesiapan Armada untuk mengevaluasi capaian Minimum Essential Force (MEF). Menurut Sahrir, Geodef Institute bersama para expert berupaya maksimal menganalisis sejauh mana target MEF 2024 khususnya matra laut telah tercapai.

Baca juga: 10 Negara dengan Anggaran Pertahanan Tertinggi pada 2025, Indonesia Nomor Berapa?

Kemudian membandingkannya dengan kekuatan dan kebijakan anggaran pertahanan laut negara-negara tetangga. "Selain, tentu saja berupaya merumuskan rekomendasi kebijakan anggaran pertahanan laut yang strategis untuk masa depan," kata Sahrir.

Hendrajit menilai, tantangan geopolitik Indonesia, masuk dalam katagori strategis dan kompleks. Karena itu, Indonesia melibatkan komponen bangsa, untuk bela negara dalam kerangka geopolitik.

Pengamat Politik Fajrin Rumalutur menegaskan, peningkatan modernisasi alutsista menjadi kebutuhan dalam penguatan kapasitas sistem pertahanan laut indonesia.

"Politik anggaran pertahanan yang berbasis pada kebutuhan real dan tantangan di lapangan. Selain untuk meningkatkan kapasitas pertahanan laut kita juga mengantisipasi aktivitas non perang yang menyebabkan kerugian negara seperti praktik ilegal fishing, human traficking dan transaksi narkotika," katanya.

Menurut Fajrin, pemerintah kiranya perlu menambah alokasi anggaran untuk matra Angkatan Laut (AL) pada angka yang ideal dan proporsional.

Pengamat Militer Khairul Fahmi mengatakan modernisasi tidak hanya pada alutsista saja, tapi juga readyness dan peningkatan soft skill serta sumberdaya prajurit yang handal, mumpuni dan profesional.

"Karena itu, anggaran pertahanan Indonesia perlu didorong hingga 1% dari Gross Domestic Product," katanya.