JAKARTA - Industri asuransi nasional memasuki fase krusial konsolidasi seiring berlakunya ketentuan ekuitas minimum dalam POJK 23/2023. Regulasi tersebut mewajibkan perusahaan asuransi konvensional memiliki modal disetor minimal Rp250 miliar dan asuransi syariah Rp100 miliar paling lambat 31 Desember 2026. Kewajiban ini mendorong berbagai perusahaan untuk menempuh langkah strategis berupa merger maupun akuisisi.

Hingga pertengahan 2025, sedikitnya enam perusahaan asuransi dan reasuransi telah masuk dalam pengawasan khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Status tersebut menunjukkan tekanan keuangan yang berpotensi berujung pada forced selling, sehingga perusahaan-perusahaan itu perlu menemukan mitra untuk merger, akuisisi, atau melakukan transfer portofolio.

Baca Juga: Umrah Mandiri Jadi Tren, Asuransi Syariah Diminta Beradaptasi

Otoritas menyediakan sejumlah opsi penyelamatan. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan bahwa pemenuhan ekuitas minimum tidak harus ditempuh melalui tambahan modal semata. "Jadi ada skenario pencapaian itu bisa dimerger saja, tidak harga mati. Jika pemegang saham tidak kuat maka ajak mitra lain. Jadi caranya banyak," ujarnya dalam pernyataanya, Kamis (4/12/2025).

Meski begitu, pelaku industri lebih condong memilih skema transfer portofolio ketimbang merger penuh. Skema ini dinilai lebih aman karena memungkinkan investor mengambil nilai intrinsik berupa portofolio premi tanpa harus menanggung kompleksitas liabilitas perusahaan secara keseluruhan. Konsekuensinya, proses konsolidasi berlangsung layaknya perburuan nilai yang sarat risiko.

Dalam praktik bisnis, merger dan akuisisi ibarat penyatuan dua keluarga besar: tampak menjanjikan di atas kertas namun bisa penuh kejutan ketika dijalankan. Pada industri asuransi, konsolidasi bukan sekadar memperbesar aset, tetapi membangun entitas yang lebih kuat, sehat, dan berkelanjutan.

Pengamat asuransi Wahyudin Rahman menilai konsolidasi dapat menjadi momentum memperbaiki fondasi industri. "Melalui merger, perusahaan bisa memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi, dan daya saing," ujarnya. Namun ia mengingatkan bahwa manfaat tersebut hanya tercapai jika prosesnya dijalankan secara cermat dan transparan.

Baca Juga: OJK Rilis Skema Co-Payment Asuransi Kesehatan, Berikut Manfaatnya

Sebab itu, dua aspek utama tidak boleh diabaikan, yakni ketelitian dalam due diligence dan kejujuran dalam praktik akuntansi. Keduanya menentukan apakah konsolidasi benar-benar menciptakan nilai atau justru menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Due diligence dalam industri asuransi dapat diibaratkan sebagai tes kesehatan yang mengurai kondisi riil perusahaan, mulai dari cadangan klaim, struktur reasuransi, manajemen risiko, hingga kualitas portofolio investasi. Perusahaan yang tampak sehat dari luar bisa saja menyimpan potensi persoalan mendalam, layaknya kapal megah yang ternyata bocor di lambungnya.

Di sisi lain, laporan keuangan yang terlihat baik belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya. Tanpa pemeriksaan mendalam, risiko menanggung liabilitas tersembunyi sangat besar. “Laporan keuangan yang tampak sehat tidak selalu mencerminkan kondisi riil perusahaan. Tanpa proses pemeriksaan mendalam, risiko membeli kucing dalam karung sangat besar, mulai dari liabilitas tersembunyi hingga ketidaksesuaian pencadangan klaim yang baru terungkap setelah penggabungan terjadi,” kata Wahyudin.

Dengan kesiapan yang matang dan tata kelola yang transparan, konsolidasi diharapkan bukan menjadi beban, melainkan momentum memperkuat industri asuransi nasional untuk menghadapi tantangan jangka panjang.