JAKARTA - Reformasi perizinan dan efisiensi rantai suplai jadi fokus SKK Migas di 2026. Hal itu terungkap dalam Rakor Dukbis yang diselenggarakan, 3-5 Desember 2025 di Sentul, Bogor.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung yang hadir dalam kesempatan itu mengakui bila sektor hulu minyak dan gas bumi masih menjadi penopang utama ketahanan energi Indonesia, terutama di tengah percepatan transisi menuju bauran energi yang lebih bersih.

“Karena itu, pemerintah menuntut percepatan reformasi perizinan, optimalisasi lapangan eksisting, pengembangan wilayah kerja baru, serta reaktivasi sumur tua yang masih bernilai ekonomis,” kata Wamen saat membuka Rakor Dukbis, Rabu (3/12/2025).

Yuliot menekankan pentingnya peningkatan produksi nasional yang terus merosot dalam satu dekade terakhir. Sebab saat ini produksi yang ada belum mampu menutup kebutuhan domestik, yang mencapai 1,6 juta barel per hari, membuat impor tetap tinggi.

“Ini tantangan bagi ketahanan energi dan pertumbuhan industri. Karena itu, selain memperkuat suplai migas, pemerintah juga mempercepat pemanfaatan energi alternatif,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyatakan, percepatan perizinan dan penguatan rantai suplai menjadi dua fokus utama Rakor Dukbis 2025.

SKK Migas dan KKKS tengah menyusun Grand Design Dukungan Bisnis 2026 yang mengintegrasikan agenda peningkatan produksi, efisiensi biaya, tata kelola rantai suplai, pengembangan masyarakat, dan keberlanjutan operasi.

“Birokrasi perizinan yang panjang dan lintas sektor, mulai dari izin lingkungan, pertanahan, kawasan hutan, hingga kepabeanan masih menjadi tantangan kita bersama. Percepatan perizinan sangat menentukan, karena keterlambatan administrasi bisa menggeser jadwal pengeboran dan waktu onstream proyek strategis,” kata Djoko Siswanto.

Baca Juga: Lifting Minyak Semester I-2025 Capai 578 Ribu BPH, Masih di Bawah Target APBN

Ia menambahkan, SKK Migas bersama kementerian teknis dan KKKS terus mencari terobosan untuk mengatasi hambatan utama, termasuk tumpang tindih regulasi, lambannya persetujuan lingkungan, persoalan pertanahan, dan pengelolaan kawasan.

Selain itu, pihaknya menargetkan investasi minyak dan gas bumi (migas) mencapai USD16 miliar atau sekitar Rp266 triliun di 2026. Menurutnya, investasi tersebut berasal dari pemain lama maupun investor baru. "Ada dari Vietnam yang tertarik. Untuk investasi 2025 itu sekitar USD16 miliar investasinya. Untuk tahun depan, kira-kira lebih kurang sama USD16 miliar," ujarnya.

Karenanya, pihaknya menyiapkan langkah percepatan untuk mencapai target produksi minyak sebesar 900 ribu barel per hari (bph) pada 2029 dan 1 juta bph pada 2030. Termasuk roadmap kebutuhan industri harus dipastikan selesai dalam rapat koordinasi agar vendor dapat menentukan investasi dan pembangunan fasilitas.

Mulai dari kebutuhan seismik, rig pengeboran, casing, tubing, perizinan hingga logistik. Tanpa dukungan rantai pasok dan perizinan yang lancar, target produksi tersebut dinilai sulit dicapai. "Tanpa itu semua, tidak mungkin kita bisa mencapai target 1 juta barel minyak per hari," imbuhnya.

Sementara rakor ini diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai isu tersebut. Pembukaan rakor juga dihadiri Staff Khusus Menteri bidang Eksplorasi dan Peningkatan Produksi Migas sekaligus Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Lifting Migas, Nanang Abdul Manaf; Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bayu Setta; para pimpinan KKKS; serta pejabat lintas kementerian, lembaga, dan BUMN.

Baca Juga: Pemakaian Material di Sektor Hulu Migas Harus Berbasis Regulasi

Rakor Dukbis 2025 memiliki empat agenda yang diurai dalam empat panel diskusi. Panel pertama membahas harmonisasi kebijakan perizinan, termasuk implementasi regulasi baru seperti PP 28/2025, Permen ATR/BPN No. 1/2024, dan Kepmen LH 1637/2025.

Panel menilai tumpang tindih aturan, lambannya persetujuan lingkungan, serta ketidakpastian kawasan hutan masih menghambat sejumlah proyek strategis seperti Geng North–ENI, Tangkulo–Mubadala, dan Abadi LNG–INPEX.

Panel kedua mengulas tantangan rantai suplai yang kerap mengganggu realisasi WP&B, mulai dari keterlambatan pengadaan hingga ketergantungan barang impor. “Strategi efisiensi supply chain meliputi pengelolaan material yang lebih transparan, pengadaan bersama, dan kemungkinan sharing rig,” ujar Sekretaris SKK Migas, Luky A. Yusgiantoro.

Digitalisasi dan integrasi data pengadaan lintas lembaga dinilai penting untuk mempercepat penyediaan barang kritis.

Panel ketiga membahas implementasi Permenperin No. 35/2025 mengenai mekanisme baru sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP), yang mengubah proses tender dan menentukan kelayakan vendor. Integrasi antara sistem TKDN dan Masterlist menjadi kunci percepatan persetujuan impor bagi komponen yang belum diproduksi di dalam negeri.

Panel keempat menyoroti integrasi Program Pengembangan Masyarakat (PPM), keamanan operasi, dan TKDN untuk memperkuat social license to operate. Pendekatan keamanan didorong lebih kolaboratif, dengan kemitraan masyarakat, penciptaan kerja lokal, serta penguatan UMKM melalui dukungan Himbara. Pendekatan terpadu ini diharapkan memicu multiplier effect bagi daerah operasi dan menjaga stabilitas sosial bagi kelancaran kegiatan hulu migas