JAKARTA - Kemacetan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, hingga Makassar makin mengkhawatirkan. Pada jam-jam sibuk, sejumlah ruas jalan utama kerap mengalami antrean panjang.

Kondisi ini diperparah pertumbuhan kendaraan pribadi yang meningkat setiap tahun, arus urbanisasi yang tak terbendung, serta kapasitas infrastruktur yang tidak berkembang secepat kebutuhan mobilitas masyarakat.

Baca juga: Program Transjabodetabek Pramono Visioner Tekan Kemacetan Jakarta

Ketidakseimbangan ini membuat perjalanan harian warga menjadi semakin melelahkan dan memicu kerugian ekonomi dalam skala besar menjadikan masalah kemacetan sebagai tantangan jangka panjang yang belum menemukan titik terang.

Berbagai usaha terus dilakukan untuk mengurai masalah ini. Terbaru, perwira muda Korlantas Polri Ipda M Haidar Yaafi menempatkan kemacetan sebagai masalah multidimensi yang tidak cukup diselesaikan lewat pelebaran jalan atau penambahan infrastruktur semata.

Lulusan program Master of Science in Transport Planning and Engineering ini mengatakan solusi yang efektif harus melibatkan perubahan budaya masyarakat dan kebijakan publik yang lebih progresif. Namun, ada tiga pilar yang ditawarkan untuk menyelesaikan kemacetan.

Dalam penelitian yang mengantarkannya meraih predikat akademik tertinggi di Inggris, Haidar menggarisbawahi tiga aspek utama yang harus berjalan serentak. Pertama, regulasi kendaraan dan penguatan transportasi publik.

Menurut dia, diperlukan kebijakan tegas yang mampu mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi sekaligus memastikan transportasi umum semakin kompetitif, nyaman, dan bisa diandalkan. Kemudian, perencanaan fasilitas yang terintegrasi.

Haidar menekankan pentingnya perencanaan transportasi publik yang saling terhubung, mulai dari jalur, stasiun, hingga kawasan pengembangan kota yang mendukung mobilitas massal.

Aspek ketiga adalah perubahan budaya masyarakat. Faktor ini dinilai sebagai kunci paling sering terabaikan. Dia menilai kepatuhan berlalu lintas, kedisiplinan penggunaan ruang jalan, hingga kesadaran untuk memprioritaskan transportasi umum menjadi determinan penting keberhasilan kebijakan.

Dengan latar belakang akademik dan penelitian yang kuat, Haidar kini memperkuat pemikiran strategis di Korlantas Polri. Dia menyatakan pendekatan berbasis data dan perilaku sosial akan menjadi landasan penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dan berkelanjutan.

Langkah ini diharapkan menjadi kontribusi nyata Polri dalam mendorong terwujudnya sistem lalu lintas nasional yang modern, aman dan berkeselamatan, serta menjadi jawaban atas kemacetan yang selama ini dianggap masalah tanpa akhir.