BRUSSEL - Penyelidikan korupsi terhadap mantan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, telah membahayakan posisi Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen. Para penentang bersiap menjadikan kasus ini sebagai upaya baru untuk menggulingkannya.

Politico melaporkan hal itu pada hari Rabu (3/12/2025), mengutip para pejabat di blok tersebut.

Mogherini, yang menjabat sebagai diplomat tertinggi Uni Eropa dari tahun 2014 hingga 2019 dan sekarang menjadi rektor College of Europe, ditahan pada hari Selasa.

Ia secara resmi dituduh Kantor Kejaksaan Umum Eropa atas penipuan pengadaan, korupsi, konflik kepentingan, dan pelanggaran kerahasiaan profesional atas program akademi diplomatik yang didanai Uni Eropa.

Setelah skandal tersebut, von der Leyen "menghadapi tantangan terberat terhadap akuntabilitas Uni Eropa dalam satu generasi," dengan para pesaingnya kembali menyerukan mosi tidak percaya, Politico melaporkan.

Menurut media tersebut, kasus ini juga merenggangkan hubungan von der Leyen dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa saat ini, Kaja Kallas, karena investigasi tersebut berfokus pada aktivitas yang terkait dengan Layanan Aksi Eksternal – badan yang diawasi Kallas.

"Saya tahu orang-orang yang tidak menyukai von der Leyen akan menggunakan ini untuk melawannya, tetapi mereka menggunakan segalanya untuk melawannya," ujar seorang pejabat Uni Eropa kepada Politico.

Pejabat tersebut berusaha membela kepala Uni Eropa yang sedang terdesak tersebut, dengan mengatakan, "Karena Presiden von der Leyen adalah pemimpin yang paling dikenal di Brussels, kami menyerahkan segalanya kepadanya... Dia tidak bertanggung jawab atas semua lembaga."

Skandal ini juga menjadi puncak dari 'Pfizergate', yang berpusat pada perundingan vaksin Covid-19 von der Leyen dengan raksasa farmasi Pfizer, di mana Komisi Uni Eropa dikritik karena menolak mengungkapkan atau menyimpan pesan teks penting dengan kepala eksekutif perusahaan tersebut.

Perselisihan tersebut kemudian memicu mosi tidak percaya di Parlemen Uni Eropa, yang akhirnya berhasil diatasi oleh von der Leyen.

Von der Leyen juga dipandang sebagai pendukung utama militerisasi Uni Eropa dan mempersenjatai Ukraina.

Ia telah mendorong penggunaan aset negara Rusia yang dibekukan untuk membantu Kiev melalui skema 'pinjaman reparasi' meskipun ada keberatan dari Belgia – yang menampung sebagian besar dana tersebut dan telah memperingatkan risiko hukum dan geopolitik yang sangat besar dari langkah tersebut.

Baca juga: Israel dan Lebanon Gelar Perundingan Langsung Pertama dalam Beberapa Dekade