floating-Dema FISIP UIN Minta...
Dema FISIP UIN Minta Pemerintah Libatkan Mahasiswa Rumuskan Kebijakan Ketenagakerjaan
Dema FISIP UIN Minta...
Dema FISIP UIN Minta Pemerintah Libatkan Mahasiswa Rumuskan Kebijakan Ketenagakerjaan
Jum'at, 05 Desember 2025 - 07:41 WIB
JAKARTA - Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2024/2025 Ahmad Husni menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai pengawas kebijakan publik sekaligus mitra konstruktif pemerintah. Husni menyampaikan mahasiswa tidak hanya berkewajiban mengkritik, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga demokrasi dan memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Husni mengajak mahasiswa untuk menjaga ruang publik yang aman, tertib, dan menghormati hak setiap warga melalui kolaborasi antara masyarakat, kampus, dan pemerintah. Husni juga menyatakan dukungan terhadap penguatan mutu pendidikan tinggi serta implementasi program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).

“Upaya tersebut diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan zaman,” katanya, Jumat (5/12/2025).

Baca juga: UIN Jakarta Jadi PTKIN Terbaik di Indonesia Versi QS WUR Asia 2026

Husni juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat kehidupan demokrasi. Husni menekankan mahasiswa harus menjadi pelopor literasi digital dan berperan aktif melawan disinformasi, hoaks, serta ujaran kebencian yang berpotensi mengancam hak-hak warga dan persatuan bangsa.

Husni mendukung perluasan kesempatan kerja melalui program Kartu Prakerja, penguatan ekonomi digital, dan pengembangan program magang bagi lulusan baru. Husni berharap pemerintah dapat melibatkan mahasiswa sebagai mitra dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan hak pemuda. “Kritik adalah bentuk cinta kepada negeri, dan dukungan adalah wujud tanggung jawab moral terhadap masa depan bangsa,” katanya.

Baca juga: Panglima TNI Lantik 1.621 Taruna di Akmil Magelang, Ini Daftar Nama Lulusan Terbaik

Dema FISIP UIN Jakarta, akan tetap menjaga independensi dan sikap akademis namun tetap membuka ruang kolaborasi untuk memperkuat kebijakan publik yang berpihak pada rakyat, menjunjung nilai kemanusiaan, serta selaras dengan prinsip demokrasi dan HAM.

“Reformasi tidak harus selalu diwujudkan melalui aksi jalanan. Reformasi juga perlu tumbuh melalui ruang dialog, riset, dan kerja sama berkelanjutan antara mahasiswa dan pemerintah,” ucapnya.
(cip)
Baca Berita
Dengarkan Selanjutnya :
KOPRI PB PMII Desak...
KOPRI PB PMII Desak Polisi Tuntaskan Kasus Dugaan Pemerkosaan di Maluku Utara
Rekrutmen Penggerak...
Rekrutmen Penggerak HAM 2026 Resmi Diperpanjang, Daftar di Link Ini
Ketua BEM FH UBK Akui...
Ketua BEM FH UBK Akui Terima Rp20 Juta, DPR: Polri Harus Investigasi
Garda Prabowo: Penyampaian...
Garda Prabowo: Penyampaian Mahasiswa dalam Aksi Demonstrasi Kurang Beradab
Asfinawati: Ujaran Kebencian...
Asfinawati: Ujaran Kebencian dalam HAM Menyangkut Ras hingga Agama Bukan Orang per Orang