JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan kondisi terkini kerusakan infrastruktur dan permukiman akibat banjir bandang dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Pulau Sumatera, khususnya Aceh.

Laporan tersebut disampaikan saat rapat koordinasi bersama Presiden Prabowo Subianto di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh, dikutip Senin (8/12/2025).

Menurut Suharyanto menyebut hingga hari ini tercatat 37.546 rumah warga mengalami kerusakan, mulai dari kategori rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat. Suharyanto menjelaskan klasifikasi rusak berat juga mencakup rumah-rumah yang hilang tersapu banjir.

Baca juga: Warga Korban Banjir Sumatera Mulai Terserang Penyakit, DPR Minta Kemenkes Kirim Dokter dan Obat

“Kerusakan ini meliputi rumah masyarakat yang rusak sampai 37.546 unit, baik yang rusak berat termasuk yang hilang serta rusak sedang dan rusak ringan. Penentuan kategori sedang dan ringan pun memiliki kriterianya,” jelasnya.

Selain rumah warga, kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas publik dan sektor produktif. Infrastruktur seperti jembatan, jalan, sekolah, tempat ibadah, pondok pesantren, rumah sakit, hingga puskesmas turut terdampak.

Tidak hanya itu, lahan pertanian, kebun, sawah, peternakan, tambang, dan perkantoran juga mengalami kerusakan signifikan. Suharyanto menegaskan data yang disampaikan masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui. “Data ini belum akurat, Bapak Presiden, masih terus kami lengkapi,” ujarnya.

Baca juga: Prediksi Cuaca Ekstrem Akhir Tahun: Hujan Sangat Lebat di Aceh, Sumut, Jawa, hingga Papua

BNPB juga melaporkan hasil koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berdasarkan perhitungan awal kementerian, anggaran yang dibutuhkan untuk memulihkan Aceh hingga kembali ke kondisi semula mencapai Rp25,41 triliun.

Anggaran tersebut mencakup perbaikan infrastruktur vital, rekonstruksi jembatan dan jalan yang terputus, serta rehabilitasi fasilitas layanan publik dan sektor-sektor ekonomi masyarakat.

"Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU, tadi dari Bapak Menteri PU khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun," imbuhnya.

BNPB memastikan proses pendataan dan pemulihan akan terus dilakukan secara terintegrasi bersama kementerian terkait, TNI, Polri, dan pemerintah daerah guna mempercepat bantuan dan memastikan seluruh kerusakan teridentifikasi dengan baik.