JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan utama pemerintah berencana mengenakan Bea Keluar (BK) terhadap komoditas batu bara di 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan lantaran para eksportir komoditas tersebut dianggap tidak banyak berkontribusi pada penerimaan negara.

Purbaya menjelaskan, para eksportir batu bara memiliki tren dominan mengajukan restitusi pajak saat harga komoditas jatuh. Namun, ketika harga sedang naik tinggi, mereka tidak dikenakan bea keluar, sebuah kondisi yang dinilai Purbaya sebagai subsidi tidak langsung dari pemerintah.

"Jadi kan aneh. Ini orang kaya semua, ekspor untungnya banyak, saya subsidi kira-kira secara nggak langsung. Jadi itu sebetulnya utamanya filosofi di balik peraturan ini (bea keluar batu bara)," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).

Baca Juga: Guyon Purbaya saat Batuk Raker Bareng DPR Bahas Bea Keluar Emas: Produsen Kutuk Saya

Purbaya menyebutkan, saat harga batu bara turun, eksportir dapat mengajukan restitusi pajak hingga Rp25 triliun per tahun. Tren inilah yang menyebabkan penerimaan negara terus merosot dari tahun ke tahun.

"Akibatnya kita tidak menyejahterakan masyarakat, malah pengusaha batu bara saja yang untungnya lebih banyak. Makanya kenapa pajak saya tahun ini turun, karena bayar restitusi cukup besar," jelas Purbaya.

Baca Juga: Purbaya Beberkan 4 Modus Penyelundupan Komoditas Ekspor

Sebab itu, pemerintah menargetkan pengenaan bea keluar batu bara dengan rancangan tarif yang ditargetkan dapat menghasilkan penerimaan sebesar Rp20 triliun per tahun.