GAZA - Hamas memberi tahu para mediator bahwa mereka siap membekukan semua operasi ofensif terhadap Israel dari Gaza hingga satu dekade. Hamas juga siap mengubur senjata-senjatanya jika pasukan Israel menarik diri sepenuhnya dari wilayah kantong tersebut.

Pernyataan itu diungkap seorang pejabat senior Palestina yang mengetahui diskusi tersebut kepada Middle East Eye.

Pejabat tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas perundingan tersebut, mengatakan tawaran tersebut telah disampaikan kepada mediator Mesir, Qatar, dan Turki di Kairo pekan lalu.

Tawaran tersebut merupakan apa yang ia gambarkan sebagai langkah substantif Hamas yang bertujuan memberikan momentum bagi fase selanjutnya dari negosiasi gencatan senjata.

"Usulannya jelas," kata pejabat itu. "Hamas menawarkan jaminan tidak akan ada senjata yang ditembakkan dari Gaza terhadap Israel, dan mereka akan melakukannya dengan mengubur senjata-senjata tersebut. Hamas menawarkan untuk menetapkan hudna (istilah yang digunakan dalam tradisi Islam untuk menggambarkan gencatan senjata jangka panjang) selama tujuh hingga sepuluh tahun antara Gaza dan Israel, dan Hamas tidak akan menggunakan senjata-senjata tersebut."

Menurut pejabat tersebut, hudna akan dijamin oleh negara-negara penengah, yang akan bertindak sebagai penjamin kepatuhan.

Ia mengatakan senjata-senjata tersebut akan disembunyikan, dan para mediator akan secara langsung mengawasi komitmen yang dibuat Hamas.

"Selama periode ini, Gaza akan sibuk dengan dirinya sendiri," ujar pejabat tersebut, merujuk pada rekonstruksi dan pemerintahan internal setelah lebih dari dua tahun perang yang menghancurkan, pengungsian, dan pengepungan.

Hamas hingga saat ini menolak menyerahkan senjatanya kecuali di bawah wewenang kepemimpinan yang dipilih secara demokratis dari negara Palestina yang berdaulat penuh.

Gerakan tersebut telah berulang kali menyatakan kampanye bersenjatanya melawan Israel hanya akan berakhir setelah pendudukan tanah Palestina berakhir.

Namun, tawaran baru tersebut secara khusus menyangkut Gaza dan tidak membahas kapasitas militer atau aktivitas politik Hamas di Tepi Barat yang diduduki, tempat Israel terus melakukan serangan hampir setiap hari meskipun ada gencatan senjata di Gaza.

Pejabat senior tersebut menekankan tawaran tersebut juga dibentuk oleh perubahan dalam lanskap diplomatik regional, dan menyoroti Mesir atas apa yang ia sebut sebagai pergeseran posisi Kairo yang berpihak pada kebutuhan warga Palestina di Gaza.

Mesir, ujarnya, baru-baru ini menegaskan perlintasan Rafah harus memungkinkan pergerakan di kedua arah, termasuk kembalinya warga Palestina yang mengungsi.

Israel, di sisi lain, hanya mengizinkan keberangkatan dari Gaza dan telah memblokir ribuan orang untuk kembali ke rumah mereka di utara dan tengah Jalur Gaza.

"Para mediator telah memulihkan hubungan dengan Hamas," ujar pejabat itu. "Hamas menemukan kemajuan dalam mediasi dan membuat banyak langkah positif. Gerakan ini meyakini cara pragmatis untuk mencapai posisi bersama."

Gencatan Senjata di Tahap Kritis

Pada Forum Doha hari Sabtu, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengatakan gencatan senjata memasuki "tahap kritis", dan menekankan pembukaan kembali Rafah di kedua arah sangat penting untuk menstabilkan Gaza.

"Gencatan senjata tidak dapat diselesaikan kecuali ada penarikan penuh pasukan Israel," katanya, seraya menambahkan orang-orang "harus dapat masuk dan keluar", yang masih belum memungkinkan dalam pengaturan saat ini.

Sejak menerima gencatan senjata pada bulan Oktober, serangan udara dan serangan pesawat tak berawak Israel masih sering terjadi.

Menurut otoritas Palestina, lebih dari 600 pelanggaran telah didokumentasikan sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober, dengan Israel menewaskan 360 orang dan melukai lebih dari 900 orang.

Israel telah membebaskan ribuan tahanan Palestina sebagai bagian dari kerangka gencatan senjata, tetapi masih menahan tokoh-tokoh senior dari semua faksi utama.

Beberapa dilaporkan ditahan dalam kondisi yang digambarkan kelompok-kelompok hak asasi manusia sebagai diet tingkat kelaparan, yang diberlakukan menteri keamanan nasional sayap kanan, Itamar Ben Gvir.

Pejabat senior Palestina tersebut membela keputusan Hamas memasuki gencatan senjata meskipun ada kekurangannya.

Ia mengatakan pasukan Israel tetap berada di sepanjang apa yang mereka sebut "garis kuning", yang berarti Israel masih menduduki sekitar 53% Jalur Gaza, termasuk beberapa lahan pertaniannya yang paling produktif.

"Tentu saja Hamas menganggap perjanjian itu tidak baik. Tetapi prioritas utamanya adalah menghentikan perang. Trump menawarkan menjamin berakhirnya perang, jadi Hamas menerimanya," ujar pejabat itu.

"Namun, masih banyak hal dalam perjanjian yang tidak diterima Hamas dan kini menjadi bahan dialog internal di antara faksi-faksi Palestina. Strategi gerakan ini adalah menghentikan perang dan kemudian menangani isu-isu lainnya," ungkap dia.

Ketika ditanya berapa lama Hamas akan menoleransi pelanggaran gencatan senjata oleh Israel sebelum merespons secara militer, pejabat tersebut mengakui gencatan senjata berada pada "tahap yang sangat sulit".

"Banyak hal yang sangat buruk, tetapi strategi kami adalah menyelamatkan rakyat kami. Hari-hari ini memang sulit, tetapi itu hanyalah satu momen dalam perjuangan panjang,” papar dia.

"Israel tidak akan mundur hanya karena tuntutan Trump," lanjutnya. "Kami percaya Hamas dan rakyatnya dapat membangun kondisi yang akan memaksa Israel untuk menghormati dan mengakui tuntutan serta hak-hak rakyat kami. Masalahnya bukan hanya Gaza. Strategi Israel adalah mendominasi wilayah tersebut.”

Baca juga: Badai Byron Mengancam Gaza Saat Serangan Brutal Israel Berlanjut