JAKARTA - Indonesia menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks dan berdampak langsung pada stabilitas nasional. Untuk itu pertahanan nasional harus mampu beradaptasi.

Gangguan pada jaringan listrik, serangan terhadap sistem perbankan, hingga kebocoran data layanan publik menunjukkan keamanan siber telah menjadi bagian penting dari ketahanan nasional.

Direktur Spentera Royke L. Tobing menegaskan ketahanan siber hanya dapat dicapai melalui sinergi lintas sektor. “Kami menyoroti strategi perlindungan infrastruktur vital seperti energi, ICS dan SCADA, risiko AI, serta tantangan digital di masa mendatang. Seluruh rangkaian agenda dirancang untuk menegaskan pentingnya langkah cepat dan kolaborasi dalam menghadapi ancaman digital yang terus berkembang,” kata Royke, Kamis (11/12/2025).

Baca juga: Panglima TNI Lantik 51 Perwira Muda Ahli Siber, Ini Nama 3 Lulusan Terbaik

Royke menjelaskan, kerentanan terjadi pada infrastruktur energi, khususnya jaringan listrik Jawa–Bali yang menyuplai lebih dari 60% kebutuhan nasional. Penggunaan perangkat lama tanpa pembaruan, protokol SCADA minim enkripsi, serta antarmuka sistem yang masih terhubung ke internet menjadi celah yang berpotensi dieksploitasi pihak asing maupun kelompok kriminal.

Integrasi IoT dan akses jarak jauh yang belum sepenuhnya terlindungi turut memperluas permukaan serangan. Pengalaman pemadaman listrik besar pada 2019 serta gangguan jaringan di Bali pada 2025 kembali menjadi pengingat bahwa serangan terhadap sektor energi dapat berdampak luas pada ekonomi dan kepercayaan publik.

Selain itu, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI/ML) di sektor finansial, e-commerce, telekomunikasi, layanan publik, hingga pertahanan terus meningkat. Namun, tanpa verifikasi ketat terhadap data dan model yang digunakan, sistem berisiko dimanipulasi atau dieksploitasi.

Baca juga: Indonesia Butuh Ekosistem Keamanan Siber yang Tangguh dan Terhubung

Para ahli menilai ketergantungan pada teknologi impor tanpa pengujian menyeluruh dapat membuka ruang intervensi. Karena itu, penguatan standar keamanan, tata kelola AI, serta kemandirian teknologi menjadi kebutuhan strategis agar pemanfaatannya benar-benar memperkuat ekonomi dan pertahanan negara.

Selain kerentanan teknis, tantangan terbesar justru berada pada kesiapan organisasi. Proses deteksi dan respons insiden di Indonesia masih tergolong lambat, pencatatan forensik digital belum konsisten, dan koordinasi lintas unit sering kali berjalan terpisah.

Insiden ransomware yang melumpuhkan Pusat Data Nasional pada 2024 menjadi contoh nyata bagaimana respons yang tidak cepat dan terkoordinasi dapat berdampak berantai pada pelayanan publik.

Royke menambahkan ancaman siber bersifat multidimensi. Dampaknya bukan hanya pada infrastruktur, tetapi juga kepercayaan publik, ekonomi, hingga stabilitas nasional. "Yang dibutuhkan adalah tata kelola yang kuat dan peningkatan kapasitas SDM agar Indonesia lebih siap menghadapi dinamika ini,” ujarnya.

Di tengah meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital, menjaga ketahanan siber bukan lagi sekadar upaya teknis, melainkan komitmen kolektif. Investasi keamanan, peningkatan literasi, serta kerja sama yang erat diyakini menjadi fondasi agar Indonesia mampu memanfaatkan transformasi digital tanpa mengorbankan keamanan nasional.