JAKARTA - Pemerintah disarankan meniru apa yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat tsunami menerjang Aceh dan Nias pada 2004. Saran tersebut disampaikan pengamat ekonomi yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin (Unhas) Muhammad Syarkawi Rauf .

Menurut Syarkawi, jika ingin masyarakat bergotong royong membiayai proses pemulihan di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut) setelah bencana banjir bandang dan longsor, perlu ada lembaga yang mengoordinasikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Lembaga itu harus benar-benar dipercaya.

"Ya paling tidak selevel dengan BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) zaman dulu era Pak SBY di Aceh itu, sehingga kepercayaan publik lokal dan internasional sangat kuat," kata Syarkawi saat syuting siniar atau podcast To The Point Aja , dikutip Senin (15/12/2025).

Baca Juga: Lembah Anai di Antara Galodo, Natuurmonument, dan Rimbo Gadang

Syarkawi mengatakan, BRR Aceh-Nias saat itu dipimpin Kuntoro Mangkusubroto yang kredibitasnya tak diragukan lagi. "Ya paling tidak menirulah apa yang dilakukan Pak SBY, sehingga ini benar-benar trustable," ujarnya.

Baca Juga: Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Agam, Bambang Haryo Dorong Percepatan Pembangunan Huntara

Sebelumnya, Guru Besar Geologi Lingkungan dan Kebencanaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dwikorita Karnawati mengingatkan bahwa Indonesia pernah memiliki model efektif melalui BRR NAD–Nias pascatsunami 2004, yang secara khusus dibentuk untuk mempercepat rekonstruksi karena bekerja dengan mandat dan kewenangan terintegrasi.

"Dengan skala kerusakan sebesar ini, mekanisme rutin tampaknya tidak lagi memadai. Kita memerlukan lembaga lintas sektor yang mampu bekerja terpadu dan cepat," jelasnya.

Ia merekomendasikan pemerintah segera menyusun kajian komprehensif bersama kementerian teknis, BNPB, pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas kebencanaan. Kajian ini harus memasukkan faktor perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan proyeksi bahaya hidrometeorologi, sehingga kebutuhan rekonstruksi dan rehabilitasi dapat dirumuskan secara tepat dan holistik. "Pemulihan harus disiapkan untuk menghadapi kejadian ekstrem yang berpotensi berulang," tegas Dwikorita.

Ia menutup dengan menekankan bahwa pembentukan lembaga (badan) khusus bukan sekadar keputusan administratif, melainkan langkah strategis agar negara hadir sepenuhnya dalam membangun kembali Sumut, Sumbar, dan Aceh di tengah perubahan iklim yang semakin meningkatkan risiko bencana.