JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan, pemulihan kelistrikan pascabencana di Aceh dan wilayah terdampak di Sumatera Utara (Sumut) serta Sumatera Barat (Sumbar) harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan keamanan infrastruktur yang rusak. Menurut dia, keselamatan warga dan petugas harus menjadi prioritas utama.

“Pemulihan listrik di wilayah bencana, khususnya Aceh, bukan pekerjaan sederhana dan tidak bisa diselesaikan secara cepat. Keselamatan warga dan petugas harus menjadi prioritas utama,” kata Rieke, Senin (15/12/2025).

Dia mengungkapkan, terdapat tiga jalur transmisi utama di Aceh yang mengalami gangguan serius akibat bencana. Jalur Biren-Arun, Bireun-Peusangan sudah pulih meski mengalami kerusakan berat karena sejumlah tower roboh dan fasa jaringan terputus.

Baca juga: Pemulihan Listrik Aceh Dikebut, Pimpinan Komisi XII DPR Apresiasi Perjuangan Petugas

Sedangkan jalur Pangkalan Brandan-Langsa juga terdampak, dengan kondisi tower roboh dan kerusakan pada bagian traverse. Adapun jalur Pangkalan Brandan-Langsa masih dalam tahap pembangunan tower darurat setelah sebelumnya teridentifikasi beberapa tower roboh susulan.

Proses pemulihan di jalur itu terkendala kondisi lapangan yang belum sepenuhnya aman karena banjir belum surut dan masih terdapat lumpur basah di sejumlah titik. Rieke menekankan bahwa perbaikan tower transmisi di tengah kondisi tersebut memiliki risiko tinggi, baik bagi warga maupun petugas di lapangan.

Maka itu, pemulihan kelistrikan tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa dan harus mengikuti tahapan teknis yang aman. “Saat ini PLN terus melakukan upaya pemulihan, mulai dari perbaikan jaringan, pemulihan tower, hingga pemasangan tower darurat. Namun langkah-langkah tersebut belum bisa menjamin pemulihan listrik secara menyeluruh dalam waktu dekat,” jelasnya.

Dalam masa penanganan darurat, Rieke mengapresiasi langkah PLN yang telah menyalurkan 48 unit genset ke Banda Aceh dan sejumlah wilayah terdampak untuk menopang operasional fasilitas vital, terutama layanan kesehatan, dengan total daya mencapai 4.254 kVA. Rieke pun menjelaskan distribusi BBM dari Pertamina untuk genset darurat di lokasi tersebar tidak boleh terhambat karena mengingat perannya yang krusial bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Rieke juga menekankan bahwa fase tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana harus dijalankan berdasarkan data lapangan dan kondisi riil masyarakat. Rieke optimistis dengan kebijakan yang terarah dan terukur, pemulihan dapat berjalan lebih efektif.

“Selain listrik, fasilitas kesehatan dan ketersediaan air minum bersih juga tidak boleh diabaikan. Dukungan penuh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk membuka kembali jalur logistik, terutama menuju wilayah yang masih terisolasi,” pungkasnya.