WASHINGTON - Donald Trump, sosok yang pada 2020 dengan lantang meneriakkan pemblokiran TikTok atas nama "keamanan nasional", kini justru menjadi bidan bagi kelahiran struktur kepemilikan baru aplikasi tersebut.

Narasi pun bergeser; dari upaya menghalau mata-mata China, menjadi skema penguasaan aset digital oleh lingkaran oligarki terdekat sang presiden terpilih.

Kesepakatan yang diteken pada Kamis (19/12) antara ByteDance dan konsorsium investor Barat bukan sekadar transaksi korporasi senilai USD14 miliar (Rp222 triliun). Ini adalah sebuah peta politik baru.

Entitas anyar bernama TikTok USDS Joint Venture LLC lahir dengan komposisi kepemilikan yang timpang: 80,1 persen dikuasai konsorsium AS dan global, sementara ByteDance terpojok di sudut minoritas dengan 19,9 persen.

Namun, pertanyaan mendasar yang kini menghantui para pengamat demokrasi bukanlah soal angka, melainkan soal "siapa" yang kini memegang kendali atas layar gawai 170 juta warga Amerika.

Jejaring Laba-laba Donald Trump

Melihat daftar pemegang saham mayoritas baru TikTok AS adalah seperti membaca buku tamu VIP di rumah Trump. Pemain utamanya adalah Oracle, raksasa teknologi yang didirikan oleh Larry Ellison.

Ellison bukan sekadar miliarder teknologi; ia adalah sekutu politik Trump yang loyal, donatur besar, dan pemilik 41 persen saham Oracle.

Dalam skema baru ini, Oracle didapuk sebagai "mitra keamanan tepercaya" yang menjaga data pengguna. Namun, secara politis, ini menempatkan infrastruktur informasi salah satu media sosial terbesar di dunia langsung di bawah orbit pengaruh Gedung Putih.

Selain Oracle, konsorsium ini diisi oleh Silver Lake, firma ekuitas swasta raksasa, dan MGX, dana investasi teknologi berbasis di Abu Dhabi.

Sebelumnya, nama-nama seperti Rupert Murdoch (raja media konservatif Fox News) dan Michael Dell juga sempat disebut-sebut oleh Trump sebagai calon investor potensial.

Senator Demokrat Elizabeth Warren dengan tajam menyebut fenomena ini sebagai "pengambilalihan oleh miliarder".

Kritiknya menukik pada ini: Trump tidak sedang menyelamatkan data warga AS, melainkan sedang menyerahkan kendali algoritma kepada "teman-teman miliardernya".

Paddy Leerssen, pakar tata kelola platform dari Universitas Amsterdam, dalam riset terbarunya membedah bahaya dari pergeseran kepemilikan ini.

Ia membedakan antara "logika pasar" (market logic)—di mana perusahaan dijalankan demi profit pemegang saham seperti Apple atau Microsoft—dan "logika privat" (private logic)—di mana platform menjadi perpanjangan tangan ego pemiliknya, seperti X (Twitter) di bawah Elon Musk.

TikTok di bawah konsorsium baru ini berada di persimpangan jalan yang berbahaya. Di satu sisi, kehadiran investor institusional seperti Silver Lake dan MGX seharusnya menjamin berjalannya "logika pasar" yang rasional demi keuntungan finansial.

Mereka tentu tidak ingin nilai investasi mereka hancur karena platform ditinggalkan pengguna akibat bias politik.

Namun, besarnya pengaruh Larry Ellison dan kedekatannya dengan Trump membuka celah masuknya "logika privat".

Seperti halnya Musk mengubah X menjadi ruang gema bagi pandangan politik pribadinya, ada kekhawatiran nyata bahwa TikTok AS bisa disetir untuk mengamplifikasi narasi pro-pemerintah atau membungkam kritik, meniru pola pengendalian media yang lazim terjadi di negara-negara dengan demokrasi yang mundur (democratic backsliding) seperti Hungaria.

Di balik kesepakatan divestasi ini, tersisa satu misteri besar: siapa yang sebenarnya mengendalikan otak TikTok?

ByteDance memang melepas mayoritas saham entitas AS, namun laporan menyebutkan mereka tetap memegang kendali atas "interoperabilitas produk global" dan mesin pencetak uang utama seperti e-commerce dan iklan.

Rush Doshi, mantan pejabat Dewan Keamanan Nasional era Biden, menyoroti ketidakjelasan status algoritma. Apakah kode-kode yang menentukan video apa yang viral itu benar-benar ditransfer ke AS? Ataukah Oracle hanya sekadar menjadi satpam yang mengawasi kotak hitam yang kuncinya masih dipegang insinyur di Beijing?

Jika algoritma tetap dikendalikan dari jarak jauh, maka divestasi ini hanyalah gimmick geopolitik.

Namun, jika algoritma sepenuhnya berpindah ke server Oracle, risiko barunya adalah manipulasi domestik.

Dengan Trump yang secara terbuka mengakui peran TikTok dalam kemenangan pemilunya, godaan untuk menggunakan platform ini sebagai alat propaganda politik sangatlah besar.

Benteng terakhir pertahanan netralitas TikTok ada pada tim Trust and Safety—para profesional yang bertugas memoderasi konten.

Leerssen menyebut adanya "logika profesional" di kalangan pekerja ini yang bisa menjadi penyeimbang. Namun, sejarah di X menunjukkan betapa rapuhnya posisi mereka ketika pemilik baru memutuskan untuk merombak total kebijakan moderasi.

Dengan tenggat waktu penutupan transaksi pada 22 Januari 2026, publik Amerika kini menanti dengan cemas.

Apakah TikTok akan tetap menjadi panggung kreativitas yang bebas, ataukah ia akan bermetamorfosis menjadi Fox News versi algoritma—sebuah alat politik yang dikemas dalam video joget 15 detik, dikendalikan oleh oligarki, dan direstui oleh penguasa.