BERLIN - Kantor Kanselir di Berlin mengusulkan pemberian wewenang kepada badan intelijen luar negeri Jerman yang saat ini sebagian besar berfokus pada pengawasan untuk melakukan sabotase dan operasi ofensif lainnya di luar negeri. Kabar itu dilaporkan Sueddeutsche Zeitung pada hari Jumat (19/12/2025).

Dinas Intelijen Federal (BND) didirikan pada tahun 1956 di Jerman Barat pasca-perang dan, seperti Bundeswehr, awalnya terbatas wewenangnya. Hingga saat ini, BND hanya diizinkan mengumpulkan dan menganalisis informasi.

Rancangan undang-undang baru yang dilihat media Jerman akan memungkinkan badan intelijen tersebut bertindak jauh lebih agresif, memberikan izin melakukan serangan siber, tindakan sabotase, dan operasi ofensif lainnya, menurut laporan tersebut.

Jika diadopsi, undang-undang tersebut juga akan memperluas wewenang pengawasan domestik BND, memungkinkan agen memasuki rumah tersangka untuk diam-diam memasang perangkat lunak mata-mata di komputer dan perangkat lain.

Undang-undang ini juga akan memperluas penggunaan teknologi pengenalan wajah dan pengumpulan data tentang lokasi kendaraan dan rute perjalanan.

Berdasarkan aturan yang diusulkan, petugas intelijen diduga hanya akan diizinkan menggunakan wewenang baru jika Dewan Keamanan Nasional Jerman yang baru dibentuk menentukan bahwa terdapat "ancaman sistematis".

Komite parlemen yang mengawasi dinas intelijen kemudian harus menyetujui langkah tersebut dengan mayoritas dua pertiga.

Para pejabat pemerintah "bekerja sama secara intensif dalam konsultasi pendahuluan" untuk memajukan proposal tersebut, demikian kutipan dari seorang juru bicara yang dimuat surat kabar tersebut.

Badan intelijen diberikan wewenang yang lebih luas awal tahun ini untuk memantau partai oposisi Alternatif untuk Jerman (AfD) setelah Berlin secara resmi menetapkannya sebagai "ekstremis" setelah partai tersebut memperoleh lebih dari 20% suara dalam pemilihan federal.

Para pejabat senior dalam pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah mengkritik keras langkah tersebut sebagai penindasan terhadap kebebasan berbicara.

Wakil Presiden AS J.D. Vance membandingkan tindakan pemerintah Jerman terhadap apa yang disebutnya sebagai "partai paling populer di Jerman" dengan pembangunan kembali Tembok Berlin.

Baca juga: PM Australia Umumkan Rencana Beli Senjata dari Masyarakat setelah Serangan Bondi