TANGERANG SELATAN - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyentil penanganan kondisi darurat sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Dia mengingatkan adanya ancaman pidana bagi kepala daerah yang dianggap lalai dalam pengelolaannya.

"Tim Gakkum (Penegakan Hukum) sudah turun ke Tangsel untuk melakukan pencermatan lebih clear karena bagaimana pun juga berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008 maka sampah menjadi tanggung jawab wali kota," ujar Hanif di Tangsel, Senin (22/12/2025).

Baca juga: Tangsel Darurat Sampah, Menteri LH Turun Tangan Minta TPA Cipeucang Dibuka

Dalam Pasal 40 UU Nomor 17 Tahun 2008 tertera soal larangan praktik open dumping dan tanggung jawab pemerintah daerah. Aturan itu dipertegas pula dengan sanksi pidana selama 4 tahun bagi kepala daerah yang lalai.

"Jadi kami sedang dalami karena hukum kan tidak boleh dikesampingkan. Meski kami berteman dengan Pak Wali Kota, tetapi landasan hukum harus tetap kita lakukan," tegasnya.

Dia memastikan Tim Gakkum menyelidiki siapa saja yang terlibat hingga menyebabkan kondisi sampah tak terkelola dengan baik. Termasuk dengan lahan komersil yang tak memiliki pengelolaan sampah mandiri.

"Kami akan melakukan penegakan hukum terhadap seluruh pemilik kawasan baik kawasan industri, pertokoan, maupun perumahan besar yang tidak menyelesaikan sampahnya sendiri. Tim akan mulai turun hari ini dan dalam beberapa hari ke depan tim gabungan akan menyisir seluruh kawasan," ungkapnya.

Darurat penanganan sampah di Tangsel sudah sangat mendesak. Tumpukan sampah telah meluas tak hanya di permukiman, tapi juga hingga bahu-bahu jalan utama.

Kondisi itu terjadi akibat penutupan TPA Cipeucang sejak beberapa pekan lalu. Penataan tengah dilakukan guna mencegah terulangnya longsor akibat overload.