floating-Kapolda NTT: Gangguan...
Kapolda NTT: Gangguan Keamanan Turun, Pengungkapan Perkara Naik Sepanjang 2025
Kapolda NTT: Gangguan...
Kapolda NTT: Gangguan Keamanan Turun, Pengungkapan Perkara Naik Sepanjang 2025
Senin, 29 Desember 2025 - 20:53 WIB
NTT - Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat terjadi penurunan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang 2025. Di sisi lain, ada peningkatan signifikan dalam penyelesaian perkara.

Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko mengatakan, 2025 menjadi tahun emas bagi Polda NTT. Sebab sepanjang 2025, pihaknya berhasil mengungkap dan menuntaskan sejumlah perkara strategis berdampak luas yang menyita perhatian publik.

Mulai dari pengungkapan pembunuhan berencana, penyalahgunaan BBM bersubsidi, pelanggaran perlindungan konsumen, hingga tindak pidana di sektor kelautan dan perikanan.

Baca juga: Pimpin Penanganan Banjir di Nagekeo, Kapolda NTT: Berikan Rasa Aman bagi Masyarakat

“Khusus di wilayah perairan, penanganan perkara illegal fishing berhasil diselesaikan 100%. Ini menegaskan komitmen Polri dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam serta melindungi ekonomi masyarakat pesisir,” katanya, Senin (29/12/2025).

Rudi Darmoko menegaskan setiap perkara yang ditangani bukan sekadar data statistik, melainkan amanah untuk menjaga rasa aman masyarakat, menegakkan keadilan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.

”Sepanjang 2025, kami juga mencatat peningkatan signifikan dalam pengungkapan dan penyelesaian Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sebagai bentuk komitmen melindungi kelompok rentan,” ujarnya.

Selain itu, Polda NTT memberikan apresiasi kepada 794 penerima penghargaan, yang terdiri dari personel Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), masyarakat, hingga mitra media, atas kontribusi dan dedikasi nyata dalam mendukung tugas kepolisian.

Baca juga: 15 Kombes Pol Pecah Bintang usai Dimutasi Kapolri pada Desember 2025, Ini Nama-namanya

Rudi Darmoko, menambahkan, keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan kepercayaan seluruh masyarakat NTT. Sinergi antara Polri dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi yang aman, kondusif, dan harmonis di wilayah Nusa Tenggara Timur.

“Tak hanya fokus pada penegakan hukum, Polda NTT juga aktif menjalankan peran kemanusiaan dan pembangunan sosial. Berbagai bantuan kemanusiaan disalurkan, mulai dari paket sembako, makanan siap saji, hingga penyediaan sumur bor air bersih bagi masyarakat terdampak bencana dan kekeringan,” katanya.

Di bidang ketahanan pangan, Polda NTT turut menggerakkan program Penguatan Ketahanan Pangan melalui penanaman jagung, serta mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

“Atas konsistensi dalam pengarusutamaan kesetaraan dan perlindungan perempuan, Polda NTT juga berhasil meraih penghargaan She for HER, sebagai pengakuan atas komitmen institusi dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan,” ucapnya.

Transformasi digital menjadi salah satu pilar penting capaian kinerja Polda NTT sepanjang 2025. Melalui layanan SKCK Online, Polisi 110, serta layanan pengaduan masyarakat di bawah pengawasan Divisi Propam, masyarakat memperoleh akses pelayanan kepolisian yang lebih cepat, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Komitmen tersebut diperkuat dengan diraihnya predikat Menuju Informatif dalam ajang Keterbukaan Informasi Publik,” katanya.

Rudi Darmoko menambahkan, Polri hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan penggerak kesejahteraan masyarakat. Dengan landasan integritas, kerja keras, dan kolaborasi lintas elemen.

“Polda NTT siap melangkah menghadapi tantangan ke depan demi mewujudkan NTT yang semakin aman, sejahtera, dan berkeadilan,” ujarnya.
(cip)
Baca Berita
Dengarkan Selanjutnya :
Pemerintah Evaluasi...
Pemerintah Evaluasi Program Prioritas, Bakom RI: Waspadai Disinformasi
10.151 WNI Eks Pekerja...
10.151 WNI Eks Pekerja Online Scam di Kamboja Minta Pulang ke Indonesia
Dari Penyidik KPK hingga...
Dari Penyidik KPK hingga Dirreskrimum Polda NTT, Jejak Karier Kombes Sigit Haryono
Komisi XIII DPR Dorong...
Komisi XIII DPR Dorong Penguatan Regulasi dan Koordinasi Penanganan TPPO
Modus TPPO Semakin Kompleks,...
Modus TPPO Semakin Kompleks, Pengawasan Internal Harus Diperkuat dan Transparan