Harryanto Aryodiguno, Ph.D

Associate Professor of International Relations

President University, Indonesia

TIGA puluh tahun lalu, pada penghujung 1995, Selat Taiwan berada dalam ketegangan yang sunyi. Tidak ada misil yang jatuh ke laut, tidak ada armada kapal induk yang mondar-mandir di perairan sekitar, dan belum ada latihan militer lintas matra berskala raksasa.

Namun justru dalam kesunyian itulah fondasi konflik hari ini mulai mengeras. Tahun 1995 bukan sekadar pendahulu krisis militer 1996, melainkan momen ketika Taiwan dan China mulai berbicara dalam bahasa politik yang berbeda—dan tidak pernah benar-benar kembali ke kamus yang sama.

Pada akhir 1995, Taiwan berada di bawah kepemimpinan Lee Teng-hui, sosok transisional yang mendorong demokratisasi internal sekaligus redefinisi identitas politik Taiwan. Sementara itu, Beijing di bawah Jiang Zemin memandang setiap pergeseran bahasa politik di Taipei sebagai ancaman eksistensial terhadap keutuhan negara. Konflik saat itu belum meledak dalam bentuk militer terbuka, tetapi telah matang secara konseptual: kedua pihak tidak lagi berbeda pendapat, melainkan berbeda cara memahami realitas politik itu sendiri.

1995: Ketika Taiwan Menjadi Subjek Politik

Bagi Taiwan pada 1995, hubungan dengan China tidak lagi sekadar soal “siapa mewakili China secara sah”, melainkan siapa yang berhak menentukan masa depan politik sebuah masyarakat. Demokratisasi—yang berpuncak pada pemilu presiden langsung pertama tahun 1996—memberikan legitimasi baru yang tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa kedaulatan versi Beijing.

Taiwan melihat dirinya sebagai subjek politik yang matang secara demokratis, bukan provinsi yang memberontak. Konsep “One China” masih dipertahankan secara formal, tetapi ditafsirkan secara semakin ambigu dan defensif. Di mata elite Taiwan, stabilitas tidak lagi dijaga melalui keseragaman nasional, melainkan melalui penghormatan terhadap pilihan rakyat.

Sebaliknya, Beijing memandang Taiwan melalui lensa yang sama sekali berbeda. Bagi China, Taiwan bukan sekadar isu hubungan lintas selat, melainkan ujian terhadap kelangsungan negara itu sendiri. Pengalaman runtuhnya Uni Soviet dan trauma Tiananmen membuat kepemimpinan Partai Komunis melihat demokratisasi Taiwan sebagai preseden berbahaya: jika Taiwan berhasil keluar dari orbit politik Beijing, wilayah lain dapat mengikuti.

Inilah sebabnya bahasa Beijing pada akhir 1995 keras, personal, dan sarat peringatan. Lee Teng-hui dipersonifikasikan sebagai “troublemaker”, bukan sebagai pemimpin yang merespons dinamika domestik. Dalam kerangka ini, penggunaan tekanan militer bukan agresi, melainkan pencegahan.

2025: Eskalasi Tanpa Kesalahpahaman

Tiga dekade kemudian, Selat Taiwan kembali bergejolak—kali ini tanpa ilusi bahwa konflik hanyalah salah paham. Latihan militer lintas matra oleh PLA, patroli udara yang menembus ADIZ Taiwan, serta retorika keras dari Beijing pasca berbagai interaksi internasional Taipei menunjukkan satu hal: konflik ini kini sepenuhnya disadari, dipahami, dan dikelola sebagai kompetisi strategis jangka panjang.

Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Taiwan diposisikan sebagai bagian dari proyek besar “rejuvenasi bangsa China”. Tidak ada lagi ambiguitas strategis internal di Beijing. Penyatuan bukan sekadar opsi historis, melainkan misi generasional. Sementara itu, Taiwan semakin terang-terangan membingkai dirinya sebagai entitas politik terpisah secara fungsional, meski tetap berhati-hati dalam deklarasi formal.

Perbedaan Kunci: Dari Misreading ke Strategic Signaling

Perbedaan mendasar antara 1995 dan 2025 terletak pada cara konflik dikelola. Tahun 1995 ditandai oleh misreading mutual—kedua pihak merasa defensif tetapi tidak sepenuhnya memahami ketakutan pihak lain.

Tahun 2025, sebaliknya, ditandai oleh strategic signaling yang sadar: setiap latihan militer, setiap pernyataan resmi, dan setiap kunjungan diplomatik dirancang untuk dibaca, ditafsirkan, dan dihitung oleh lawan.

Taiwan hari ini tidak lagi berbicara tentang penyatuan atau representasi China. Fokusnya adalah kelangsungan demokrasi dan keamanan de facto. Beijing, di sisi lain, tidak lagi berharap perubahan sukarela di Taipei, melainkan menyiapkan spektrum tekanan berlapis—politik, ekonomi, militer, dan psikologis.

Pelajaran yang Terlewat

Yang menarik, baik pada 1995 maupun 2025, kedua pihak sama-sama mengklaim sedang menjaga stabilitas. Taiwan melihat stabilitas sebagai hasil dari legitimasi demokratis. China melihat stabilitas sebagai produk dari integritas teritorial. Konflik Selat Taiwan bukan semata pertarungan kekuatan, tetapi pertarungan definisi stabilitas itu sendiri.

Bagi kawasan Indo-Pasifik, perbandingan 1995 dan 2025 memberi pelajaran penting: konflik besar sering kali tidak lahir dari niat perang, melainkan dari ketidakmampuan menerjemahkan bahasa politik pihak lain. Dan ketika bahasa itu tidak pernah dipertemukan, eskalasi hanya soal waktu.

Penutup

Jika 1995 adalah malam sunyi sebelum badai, maka 2025 adalah badai yang bergerak perlahan namun pasti. Selat Taiwan hari ini bukan lebih berbahaya karena aktor-aktornya lebih emosional, melainkan karena mereka semakin yakin pada kebenaran masing-masing.

Dalam kondisi seperti ini, tantangan terbesar bukan mencegah perang esok hari, melainkan menciptakan kembali ruang bahasa bersama—sebelum kekuasaan berbicara terlalu lantang dan diplomasi kehilangan maknanya.