BOGOR - Komisi III DPRD Kota Bogor terus memperkuat fungsi pengawasan di sektor infrastruktur , pembangunan, dan lingkungan hidup. Tujuannya memastikan setiap program pembangunan yang dilaksanakan Pemkot Bogor berjalan sesuai perencanaan, standar teknis, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sepanjang 2025, Komisi III DPRD Kota Bogor tercatat sebagai salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) yang paling aktif melakukan sidak dan peninjauan lapangan terhadap berbagai proyek pembangunan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan, keselamatan konstruksi, serta kesesuaian dengan dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis. Baca juga: Darurat Sampah Nasional Bukan Sekadar Masalah Infrastruktur, tapi Krisis Perilaku Masyarakat

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, mengatakan, pengawasan langsung di lapangan merupakan bagian penting dari komitmen DPRD dalam mengawal pembangunan kota yang berkelanjutan. “Setiap kegiatan pembangunan harus memenuhi standar keselamatan, kelayakan bangunan, dan kualitas teknis. Kami ingin memastikan anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan infrastruktur yang aman, kuat, dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya, Rabu (31/12/2025).

Komisi III secara rutin melakukan pengawasan terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan, drainase, jembatan, fasilitas umum, serta proyek penataan lingkungan. Berdasarkan hasil pemantauan, sebagian besar kegiatan pembangunan infrastruktur di Kota Bogor telah berjalan sesuai rencana kerja pemerintah daerah dan menunjukkan peningkatan kualitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada aspek perbaikan jalan lingkungan dan sistem drainase kawasan permukiman.

Di sektor lingkungan hidup, Komisi III DPRD Kota Bogor juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan tata ruang dan pengendalian bangunan. Salah satu fokus utama adalah penertiban bangunan liar yang berdiri di atas saluran air dan bantaran sungai, yang selama ini menjadi faktor penghambat aliran air dan berkontribusi terhadap potensi banjir.

“Penanganan bangunan liar harus dilakukan secara tegas namun terukur. Diperlukan koordinasi lintas sektor, mulai dari perangkat daerah teknis, aparat wilayah, hingga unsur penegak peraturan daerah, agar penataan lingkungan dapat berjalan optimal,” tegasnya.

Komisi III mendorong Pemkot Bogor memperkuat kolaborasi antara Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, serta kecamatan dan kelurahan dalam menjaga fungsi infrastruktur perkotaan. Upaya ini dinilai penting untuk mendukung ketahanan kota terhadap bencana, khususnya banjir, serta menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan nyaman.

Selain itu, Komisi III juga secara konsisten memberikan rekomendasi perbaikan terhadap temuan di lapangan, baik dalam bentuk peningkatan kualitas pengerjaan, percepatan penyelesaian proyek, maupun optimalisasi pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Baca juga: Refleksi Akhir Tahun, DPRD Kota Bogor Fokus Laksanakan Tiga Fungsi

Melalui pengawasan yang intensif dan konstruktif, Komisi III DPRD Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis Pemkot Bogor dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. “Kami ingin pembangunan di Kota Bogor tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam jangka panjang,” tuturnya.