SYDNEY - Pemerintah Australia mengecam latihan perang China, di mana kapal-kapal perang Beijing mengepung Taiwan dan melakukan manuver tembak langsung. Latihan itu juga mengerahkan jet-jet tempur yang mensimulasikan serangan terhadap target maritim dan udara.

China selama ini mengeklaim Taiwan sebagai wilayahnya dan telah meningkatkan latihan perang untuk menyerang dan memblokade pulau yang memerintah sendiri secara demokratis itu dalam beberapa tahun terakhir. Tindakan Beijing telah memicu kekhawatiran di seluruh dunia bahwa janji abadi Presiden Xi Jinping untuk menyatukan kembali China dengan Taiwan dapat terwujud dengan kekerasan.

Latihan perang selama dua hari pada awal pekan ini, yang diberi nama "Misi Keadilan 2025", adalah yang terbesar hingga saat ini dan terjadi setelah Amerika Serikat mengumumkan penjualan paket senjata untuk Taiwan senilai USD16,6 miliar.

Baca Juga: Kepung Taiwan, China Memulai Latihan Tembak Langsung Hari Kedua

Kesepakatan itu tidak diterima dengan baik di Beijing, dengan Kementerian Pertahanan China memperingatkan bahwa mereka akan mengambil tindakan tegas untuk melindungi kedaulatan nasional dan integritas wilayah.

Para analis asing, termasuk di Australia, secara umum sepakat bahwa Taiwan adalah titik rawan yang paling mungkin untuk konflik regional dan bahwa Canberra akan terlibat, baik karena kebutuhan untuk melindungi kepentingan perdagangan atau karena kewajiban untuk mendukung AS yang mempertahankan ambiguitas strategis tentang apakah mereka akan menanggapi invasi China dengan kekuatan.

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia mengatakan pada hari Rabu bahwa tindakan China berisiko membahayakan perdamaian regional.

“Latihan militer dan Penjaga Pantai China di sekitar Taiwan sangat mengkhawatirkan, mengganggu stabilitas, dan berisiko memicu ketegangan regional,” kata departemen tersebut.

“Australia sangat menentang tindakan apa pun yang meningkatkan risiko insiden, kesalahan perhitungan, atau eskalasi. Perbedaan harus dikelola melalui dialog, bukan penggunaan kekerasan atau paksaan," imbuhnya, seperti dikutip dari news.com.au, Kamis (1/1/2026).

“Australia menentang tindakan sepihak apa pun untuk mengubah status quo di Selat Taiwan. Perdamaian dan stabilitas adalah kepentingan kita semua. Para pejabat Australia telah menyampaikan kekhawatiran kepada rekan-rekan mereka dari China," papar DFAT.

Selain ancaman pasukan Australia yang akan berkonflik langsung dengan militer China, gangguan yang akan ditimbulkan oleh invasi Taiwan terhadap jalur pelayaran utama dapat sangat merugikan Australia dan sebagian besar wilayah tersebut, dengan sekitar USD3,65 triliun barang dagangan yang melintasi Selat Taiwan setiap tahunnya.

Secara lebih luas, jalur Laut China Selatan akan terancam dan memengaruhi sepertiga pelayaran global.

Hal ini juga akan memutus pasokan bahan bakar olahan Australia dari Asia Utara, termasuk eksportir utama Korea Selatan dan Jepang.

Menteri Perang AS Pete Hegseth memperingatkan pada bulan Juni bahwa Beijing mungkin berencana untuk menyerang Taiwan paling cepat pada tahun 2027.

“Izinkan saya memperjelas, setiap upaya oleh Komunis China untuk menaklukkan Taiwan dengan kekerasan akan mengakibatkan konsekuensi yang menghancurkan bagi Indo-Pasifik dan dunia,” kata Hegseth dalam forum Shangri La Dialogue.

“Tidak ada alasan untuk memperhalus kenyataan. Ancaman yang ditimbulkan China itu nyata dan bisa terjadi dalam waktu dekat. Kita berharap tidak, tetapi tentu saja bisa terjadi.”

Bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles di sela-sela konferensi tersebut, dia secara langsung meminta Australia untuk meningkatkan pengeluaran pertahanannya menjadi 3,5 persen dari PDB.

Pemerintah Perdana Menteri Anthony Albanese dengan cepat menolak permintaan tersebut, dengan mengatakan Australia akan menetapkan anggaran militernya sendiri.

Namun beberapa hari kemudian, Marles, yang juga menteri pertahanan, mengakui bahwa peningkatan militer China yang pesat mendorong “kecemasan keamanan”.

Pandangan Hegseth juga tercermin dalam Strategi Keamanan Nasional AS yang dirilis awal bulan ini.

Strategi tersebut menunjuk China sebagai saingan militer dan ekonomi utama AS, dengan alasan bahwa keunggulan ekonomi dan teknologi Amerika adalah cara paling pasti untuk mencegah dan menghalangi konflik militer skala besar di Indo-Pasifik.

Strategi tersebut menunjuk Taiwan sebagai kemungkinan penyebab konflik karena perannya dalam membendung Angkatan Laut China sebagai bagian dari Rantai Pulau Pertama dan vitalitasnya dalam menjaga jalur pelayaran tetap bebas.

“Oleh karena itu, mencegah konflik atas Taiwan, idealnya dengan mempertahankan keunggulan militer, adalah prioritas,” bunyi dokumen tersebut.

Dokumen itu menyatakan komitmen AS, "Untuk membangun militer yang mampu menolak agresi di mana pun di Rantai Pulau Pertama”, tetapi menambahkan bahwa militer Amerika tidak dapat, dan seharusnya tidak perlu, melakukan ini sendirian.

“Mengingat desakan Presiden Trump untuk meningkatkan pembagian beban dari Jepang dan Korea Selatan, kita harus mendesak negara-negara ini untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan, dengan fokus pada kemampuan—termasuk kemampuan baru— yang diperlukan untuk mencegah musuh dan melindungi Rantai Pulau Pertama,” imbuh dokumen tersebut.

“Kami juga akan memperkuat dan meningkatkan kehadiran militer kami di Pasifik Barat, sementara dalam hubungan kami dengan Taiwan dan Australia, kami mempertahankan retorika tegas kami tentang peningkatan pengeluaran pertahanan."

“Mencegah konflik membutuhkan sikap waspada di Indo-Pasifik, basis industri pertahanan yang diperbarui, investasi militer yang lebih besar dari kami sendiri dan dari sekutu serta mitra, dan memenangkan persaingan ekonomi dan teknologi dalam jangka panjang," lanjut dokumen itu.

Pemerintahan Trump telah meminta jaminan dari pemerintah Albanese bahwa mereka akan mendukung upaya AS untuk melawan serangan China terhadap Taiwan.

Baik Anthony Albanese maupun para menteri seniornya belum memberikan jaminan apa pun secara publik, tetapi PM Australia itu telah mengakui bahwa pemerintahnya sedang mengerjakan beberapa perubahan yang diminta Washington pada AUKUS—pakta senilai USD368 miliar dengan Inggris dan AS untuk mempersenjatai Angkatan Laut Australia dengan kapal selam bertenaga nuklir.

Meskipun Albanese tetap bungkam tentang perubahan tersebut, para pejabat senior pemerintahan Trump telah meminta jaminan bahwa kapal selam bertenaga nuklir apa pun akan dikerahkan jika terjadi konflik AS-China.