JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa hingga hari ini, Kamis (1/1/2026) telah terbangun 1.050 unit tempat tinggal sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana alam banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh. Pembangunan tersebut dilakukan BNPB dibantu TNI dan Danantara.

Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan, dari jumlah tersebut 600 unit dibangun oleh Danantara, sementara 450 unit lainnya dibangun oleh BNPB. “Jadi per hari ini, yang terbangun adalah 1.050 unit,” ujarnya dalam paparan di hadapan Presiden Prabowo Subianto, dikutip Jumat (2/1/2026).

Baca juga: BNPB: Huntara untuk Warga Aceh Ditargetkan Rampung Sebelum Ramadan

Suharyanto menjelaskan, berdasarkan pendataan sementara, jumlah rumah rusak berat di Aceh tercatat sebanyak 61.795 unit. Dari angka tersebut, sebanyak 23.432 rumah tercatat mengajukan hunian sementara.

Namun demikian, tidak seluruh warga terdampak memilih untuk tinggal di hunian sementara terpusat. BNPB mencatat, sebanyak 11.414 orang memilih tinggal bersama keluarga.

Untuk kelompok ini, pemerintah telah menyalurkan bantuan dana sewa rumah sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga per bulan selama tiga bulan, yakni untuk periode Desember, Januari, dan Februari.

“Dua hari yang lalu sudah kami salurkan dananya,” kata Suharyanto.

Baca juga: Prabowo ke Pengungsi Agam: Huntara Mulai Dibangun, Selesai dalam Sebulan

Selain hunian terpusat, BNPB juga melayani hunian sementara mandiri, yakni pembangunan tempat tinggal sementara secara terpencar di lokasi warga terdampak yang rumahnya rusak berat namun tidak ingin masuk ke titik hunian terpusat. “Ini pun kami layani, dan sudah mulai dibangun,” ujarnya.

Sementara itu, untuk kebutuhan infrastruktur seperti jembatan gantung, Suharyanto memastikan seluruh pembiayaan dilakukan oleh pemerintah melalui BNPB dengan mekanisme pelaksanaan terlebih dahulu, kemudian diaudit oleh BPKP sebelum ditagihkan melalui Kementerian Keuangan.

“Sejauh ini sudah berjalan dan tidak ada masalah,” ujarnya.

BNPB memastikan penanganan hunian sementara dan hunian tetap terus berjalan seiring proses pendataan dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait.