JAKARTA - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengatakan, saat ini pemerintah telah memberikan kuota impor BBM terhadap operator SPBU swasta untuk tahun 2026. Laode memastikan, kuota impor yang diberikan naik dibandingkan kuota yang diberikan tahun 2025.

Hanya saja, Ia masih enggan untuk membocorkan berapa volume impor yang diberikan SPBU swasta untuk tahun 2026 ini. "Sudah (diberikan izin impor). (Kenaikannya 10% dari tahun 2025) miriplah sama," katanya saat ditemui di Kantor BPH Migas usai acara Penutupan Posko Nataru, Senin (5/1).

Baca Juga: ESDM Buka Peluang Tambah Kuota Impor BBM SPBU Swasta Tahun Depan



Laode mengharapkan, dengan pemberian kembali kuota impor untuk operator swasta, pasokan BBM di SPBU bisa kembali pada periode normal. Tidak terjadi kembali polemik kelangkaan BBM SPBU swasta seperti yang terjadi di penghujung tahun 2025 lalu.

"Bukan segera normal, harusnya sudah normal (pasokan BBM di SPBU). Kan kita tidak ada menghentikan (impor SPBU swasta)," tambahnya.

Sebelumnya, Laode menyebut pemberian kuota impor BBM untuk SPBU Swasta tahun 2026 akan mempertimbangkan konsumsi BBM pada tahun 2025. Pihaknya telah melakukan prognosa konsumsi BBM tahun 2025 hingga akhir Desember 2025. Termasuk menghitung kekurangan yang sebelumnya terjadi di SPBU swasta.

"Kemungkinan polanya seperti itu, 100 plus 10 persen. Tapi kan referensi tahunnya beda, kalau tahun ini pakai referensi tahun 2024, tahun depan (2026) pakai referensi (prognosa konsumsi BBM) tahun 2025," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, (7/11/2025).

Baca Juga: Dirjen Migas Beri Kode Kuota Impor BBM SPBU Swasta Tambah Besar Tahun Depan



Pada kesempatan berbeda, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung mengungkapkan, SPBU telah mengajukan kuota impor BBM kepada pemerintah. Jumlah kenaikan kuota impor akan disesuaikan dengan realisasi penjualan yang dilakukan tahun 2025.

"SPBU swasta sudah mengajukan kuota untuk tahun 2026. Seharusnya itu sudah tahap penyelesaian di Dirjen Migas. Untuk tahun 2026 itu menyesuaikan dengan penjualan, kemudian itu juga ada asumsi kenaikan," kata Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (2/1).