JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT ) bakal meminta Presiden Prabowo Subianto untuk meneken aturan yang mengamanatkan BNPT untuk mengumumkan status terorisme di Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala BNPT Eddy Hartono.

Eddy menyampaikan hal itu lantaran BNPT dalam tugasnya diatur sebagai Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis. "Nah di situ kami juga akan ajukan Perpres lagi nih untuk membuat aturan level ancaman dan pengendalian krisisnya," kata Eddy di Bareskrim Polri, Rabu (7/1/2026).

Eddy menjelaskan sejumlah negara telah menerapkan hal serupa. Pada intinya, apabila status terorisme sudah bisa ditentukan, maka penanganannya juga bisa ditentukan.

Baca juga: BNPT: Melalui Media Sosial Radikalisasi Hanya Butuh 3-6 Bulan

"Negara lain sudah tentukan Pak, status terorisme di Indonesia seperti apa, itu kita juga sama. Nah nanti juga di situ secara rinci dijelaskan, level ancamannya analisisnya seperti apa, nanti yang kedua, penanganannya seperti apa," tutur dia.

Status terorisme di suatu negara juga penting dilakukan agar Presiden nantinya bisa menentukan arah kebijakan sekaligus bagaimana pengerahan sumber dayanya. "Karena nih BNPT sebagai Pusdasis itu sebagai sarana Presiden untuk menentukan kebijakan dan pengerahan sumber daya," sambung dia.

Baca juga: 6 Brigjen Naik Pangkat Jadi Mayjen TNI usai Dapat Promosi Jabatan Desember 2025, Ini Namanya

Eddy juga menyampaikan BNPT sebetulnya sudah mengumumkan status terorisme di Indonesia. Pada 2025 tahun lalu, ia menyebut Indonesia berada di level waspada terkendali.

"Artinya apa? Ada ancaman, ancaman teroris itu ada, dari rekrutmen, propaganda dan teror. Yang kedua, tidak ada serangan spesifik dalam waktu dekat," tandasnya.