JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pengaturan mengenai peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan terorisme hingga kini belum ditetapkan secara final. Prasetyo pun menekankan bahwa dokumen yang beredar di publik terkait tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme masih berupa draf dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dia juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tersebut sehingga belum berlaku. Dia menjelaskan bahwa dokumen yang beredar saat ini bukan Perpres, melainkan Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan sebagai dasar pembahasan.

“Surpres. Baru Surpres itu. Ya Surpres itu kan formil ya, maksudnya formil untuk coba dibahas kan gitu,” kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Baca juga: Belum Ada Regulasi, Penggunaan AI Berpotensi Ancam Hak Asasi Manusia

Prasetyo menegaskan bahwa substansi pengaturan peran TNI dalam penanggulangan terorisme belum ditetapkan dan masih sangat terbuka untuk dibahas serta disempurnakan. Ia meminta publik agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan atau berspekulasi terhadap kebijakan yang belum final tersebut.

“Ya gini, kenapa sih cara berpikirnya kita itu selalu nanti akan begini, substansinya itu lho. Misalnya ya, dalam konteks itu kan pastilah akan diberlakukan pada kondisi dan titik tertentu, kan begitu lho,” ujarnya.

“Jadi marilah kita belajar sesuatu itu jangan selalu nanti kalau begini gimana, nanti kalau begini gimana. Nggak ketemu nanti inti masalahnya,” tambah Prasetyo.