JAKARTA - Pada tahun 2026, Indonesia resmi mengemban mandat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pertama kalinya sejak lembaga tersebut dibentuk pada 2006.

Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan secara resmi dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026. Indonesia dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan tingkat kawasan, sebelum akhirnya dinominasikan dan disepakati secara global.

Baca juga: Profil Nashin Mahtani, Inovator Peta Kebencanaan dari Indonesia yang Meraih Penghargaan PBB

Dalam presidensi bersejarah ini, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri, jabatan Presiden Dewan HAM PBB 2026 akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.

Peran Strategis Indonesia di Dewan HAM PBB

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM sepanjang 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang, sesuai programme of work tahunan Dewan HAM PBB serta isu-isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian global.

Presidensi ini menjadi tonggak diplomasi Indonesia, mengingat Dewan HAM PBB menerapkan mekanisme rotasi antarkelompok kawasan, dan baru pertama kali Indonesia dipercaya memegang kepemimpinan tertinggi di forum HAM dunia tersebut.

Profil Pendidikan Sidharto Reza Suryodipuro

Melansir berbagai sumber, Sidharto Reza Suryodipuro lahir pada 29 September 1966 di Cologne, Jerman Barat. Ia berasal dari keluarga bangsawan Mangkunegaran, dengan latar belakang keluarga yang lekat dengan sejarah diplomasi dan media nasional.

Kakeknya, Suyoto Suryodipuro, dikenal sebagai salah satu pendiri Kementerian Luar Negeri RI dan Radio Republik Indonesia (RRI).

Pada masa muda, Sidharto sempat bercita-cita menjadi pilot dan mengambil jurusan ilmu alam saat SMA. Namun keterbatasan kondisi penglihatan membuatnya mengalihkan arah karier ke dunia hubungan internasional.

Baca juga: Indonesia Terpilih Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Apa Untungnya?

Ia kemudian menempuh pendidikan Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Bandung, dan lulus pada 1991.

Setelah menyelesaikan studi sarjana, Sidharto mengikuti seleksi dan berhasil diterima sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri RI, sebuah momen penting yang terjadi tak lama setelah wafatnya sang kakek.

Tak berhenti di situ, Sidharto melanjutkan pendidikan pascasarjana melalui beasiswa Fulbright di Naval Postgraduate School, Amerika Serikat.

Pada 2003, ia meraih gelar Master of Arts with Distinction in National Security Affairs, memperkuat fondasi akademiknya di bidang keamanan dan diplomasi internasional.

Jejak Karier Diplomatik di Dalam dan Luar Negeri

Karier diplomatik Sidharto Reza Suryodipuro terbilang panjang dan strategis. Ia pernah menjabat sebagai First Secretary di Kedutaan Besar RI di Canberra (2004–2006), lalu melanjutkan tugas sebagai Counsellor di Perwakilan Tetap RI untuk PBB (2006–2009).

Di dalam negeri, ia dipercaya mengemban sejumlah posisi penting di Kementerian Luar Negeri, termasuk sebagai Deputy Director APEC, Direktur, hingga Deputy Chief of Mission di Kedutaan Besar RI di Washington DC (2014–2017).

Nama Sidharto semakin dikenal publik saat ia menjabat sebagai Duta Besar RI untuk India dan Bhutan pada periode 2017–2021. Setelah itu, ia dipercaya menjadi Direktur Jenderal dan Senior Official Indonesia untuk ASEAN selama hampir lima tahun.

Sejak November 2025, Sidharto menjabat sebagai Duta Besar dan Wakil Tetap RI untuk PBB dan WTO di Jenewa, posisi yang sekaligus mengantarkannya menjadi Presiden Dewan HAM PBB 2026.