JAKARTA - Pemerintah pusat melakukan pemulihan pascabencana banjir yang melanda Aceh dan Sumatera dengan berdasarkan 7 indikator yang telah ditetapkan. Tujuh indikator tersebut dibuat guna memastikan seluruh fungsi pemerintahan dan layanan dasar kembali berjalan normal.

“Untuk melihat perkembangan kondisi progres pelaksanaan pemerintahan kemudian berbagai aktivitas di 52 kabupaten dan kota terdampak, maka ada 7 indikator yang akan kita lihat,” ujar Juru Bicara Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Bencana Aceh-Sumatera Amran di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Indikator pertama yakni pemerintahan dengan memantau dan memastikan aktivitas di level provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan sudah aktif kembali untuk melayani masyarakat.

Baca juga: Pengamat: Rangkaian Kebijakan Mendagri Krusial untuk Percepat Pemulihan Pascabencana

Indikator kedua pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan yang menjadi prioritas utama. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Kesehatan, hampir seluruh fasilitas kesehatan telah berfungsi di dalam gedung.

“Kemudian indikator berikutnya terkait sarpras, sarana prasarana Pendidikan baik tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, Madrasah, dan Pondok Pesantren. Ini juga kita lihat kondisinya, kita update tiap hari laporan dari daerah kita terima setiap hari,” ungkap Amran.

Menurut dia, aksesibilitas dan infrastruktur jalan menjadi indikator ketiga. Berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), konektivitas di wilayah bencana mulai membaik.

Seluruh jalur nasional saat ini telah berfungsi 100 persen. Sementara, jalan provinsi dan kabupaten, sebagian besar sudah bisa dilalui namun masih ada beberapa titik yang dalam tahap perbaikan.

Kemudian, indikator keempat adalah aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah terus memantau denyut ekonomi di lapangan guna memastikan warga kembali beraktivitas.

Beberapa fasilitas ekonomi yang dipantau di antaranya pasar, restoran, warung, kafe, serta sektor pariwisata seperti hotel dan penginapan.

“Sehingga aktivitas ekonomi masyarakat setempat itu sudah berjalan atau tidak. Ini merupakan indikator keempat yang kami lihat,” ucapnya.

Sementara, aspek sosial dan kelompok rentan menjadi indikator kelima mencakup pemantauan terhadap rumah ibadah serta perlindungan bagi kelompok rentan.

Amran menuturkan data tersebut diperbarui secara berkala melalui laporan langsung dari pemerintah daerah setempat. Keenam yakni layanan dasar dan energi mencakup kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi melalui pengecekan berkala pada SPBU dan ketersediaan BBM, pasokan listrik atau ketersediaan gas serta layanan air bersih (PDAM) dan jaringan internet.

Terakhir, indikator ketujuh normalisasi sungai yang dilakukan sebagai langkah jangka panjang dan mitigasi susulan mengingat kondisi geografis daerah terdampak, maka pembersihan dan pemulihan fungsi sungai dipantau secara intensif untuk mencegah dampak bencana lebih lanjut.