JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi Kantor Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi strategis dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (20/1/2026).

Membawa serta jajaran lengkap Sesmenko dan para deputi, AHY menegaskan bahwa pertemuan ini krusial untuk memastikan dukungan anggaran bagi proyek-proyek infrastruktur berskala besar (high profile projects) di seluruh pelosok negeri.

"Intinya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tentu memerlukan dukungan anggaran. Kita ingin menyampaikan kepada beliau apa saja yang perlu mendapatkan atensi dan juga dukungan, baik yang sifatnya high profile project maupun proyek-proyek berskala besar," ujar AHY di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Selasa (20/1/2026).

Baca Juga: Purbaya soal Independensi BI Terkait Thomas Djiwandono: Saya Nggak Akan Meres Bank Sentral

Salah satu agenda utama yang dibawa AHY adalah terkait keberlanjutan megaproyek kereta cepat. Tidak hanya memastikan operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) berjalan mulus, AHY mengungkapkan adanya instruksi khusus dari Presiden untuk memperluas jangkauan transportasi modern ini hingga ke Jawa Timur.

Hal ini secara otomatis menuntut pembahasan mendalam mengenai struktur pendanaan dan kesehatan finansial konsorsium terkait.

"Pengembangan kereta cepat ini tentu tidak berhenti di Bandung. Kita berharap dapat dikembangkan hingga Surabaya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai restrukturisasi keuangan kereta cepat ini juga menjadi salah satu agenda pembahasan," tegas Menko AHY.

AHY menyadari bahwa beban pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas tidak bisa sepenuhnya bertumpu pada kas negara (APBN). Oleh karena itu, ia mendorong optimalisasi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta penarikan investasi asing.

Baca Juga: AHY: Utang Whoosh Tak Boleh Hambat Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Selain proyek komersial, AHY juga menyoroti urgensi anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sarana air bersih menjadi prioritas utama untuk segera dipulihkan melalui koordinasi lintas kementerian.

"Kami juga akan mendiskusikan penanganan bencana alam di Sumatera. Kita tahu bahwa satgas sudah terbentuk. Dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini, peran infrastruktur menjadi dominan," tambahnya.