JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan lampu kuning terhadap wacana pengembangan kereta cepat Jakarta-Surabaya . AHY menegaskan, pembangunan kereta cepat hingga Surabaya bukan proyek murah dan kecil.

Lantaran hal itu menurutnya masih perlu kajian mendalam agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Baik dari masalah beban keuangan negara, maupun masalah operasional atas proyek tersebut.

"Kita juga belajar dari pengalaman terdahulu, mana yang bisa menjadi best practice, tapi juga mana yang tidak harus diulangi kembali," ujar AHY usai ditemui pada acara Town Hall Meeting: Akselerasi Dekarbonisasi Transportasi di Kantor Kemenko Infra, Senin (26/1/2026).

Baca Juga: Prabowo Beri Tugas Khusus ke AHY: Bangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pernyataan ini menyusul proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang meninggalkan utang sekitar USD7,2 miliar atau setara Rp116 triliun. Sumber pembiayaan tersebut mayoritas berasal dari China Development Bank (CDB) dengan suku bunga sekitar 3,5-4%.

Bahkan PT KAI (Persero) selaku pemegang saham mayoritas dari konsorsium KCJB, diperkirakan harus menanggung beban bunga utangnya saja sekitar Rp2 triliun per tahun.

Pada kesempatan itu, AHY mengaku sudah bertemu dengan Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, hingga CEO Danantara untuk membahas proyek kereta cepat sampai Surabaya. Hasil pertemuan lebih fokus pada penyelesaian beban utang Whoosh terlebih dahulu ketimbang membangun proyek Kereta Cepat sampai Surabaya.

"Terkait dengan kereta cepat, kita ingin memastikan dulu kereta cepat Jakarta Bandung ini benar-benar bisa berjalan optimal," kata Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Baca Juga: AHY: Utang Whoosh Tak Boleh Hambat Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya



"Beberapa waktu lalu saya duduk dengan Menteri Keuangan, dan CEO Danantara, termasuk Menteri Perhubungan, untuk membahas restrukturisasi keuangan KCJB. Karena itu membutuhkan langkah berikutnya, kalau kita ingin mengembangkan kereta cepat Jakarta Surabaya," tambahnya.

Menurut AHY, pengembangan kereta cepat sampai Surabaya memerlukan perencanaan yang lebih matang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Terutama dari aspek pembebasan lahan, yang menjadi sumber utama konflik sosial ketika proyek infrastruktur didatangkan ke suatu wilayah.

"Ini sebuah proyek besar, karena ini akan melintasi banyak provinsi, kabupaten, dan kota. Kita pastikan rutenya, lahan dan lain sebagainya juga harus dihadirkan secara baik dan tidak ada masalah di kemudian hari," pungkasnya.