JAKARTA - Indonesia berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) dalam waktu relatif singkat dibandingkan negara lain di dunia. Di mana hingga akhir 2025, kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencakup hampir seluruh penduduk Indonesia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, capaian ini melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

“Peserta program JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau setara dengan 98,62% dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif 81,45%,” ujar Ghufron saat UHC Awards 2026, Selasa (27/1/2026).

Baca juga: BPJS Kesehatan Minta Anggaran Rp20 Triliun, Purbaya: Bocor-bocor Dibetulin

Keberhasilan Indonesia mencapai UHC hanya dalam waktu sekitar 10 tahun ini pun dinilai luar biasa. Pasalnya, sejumlah negara maju bahkan butuh waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk mencapai hal tersebut.

“Austria perlu waktu 79 tahun, Belgia lebih dari 100 tahun, Jerman 127 tahun untuk mencapai 85 persen penduduknya. Indonesia 10 tahun sudah UHC,” katanya.

Hingga Desember 2025, sebanyak 31 provinsi serta 397 kabupaten/kota telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 98% dengan tingkat keaktifan peserta minimal 80%. Artinya, pemerintah pusat dan daerah menunjukkan komitmennya untuk memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

Lihat video: Menkeu Purbaya Minta Perbaiki Tata Kelola BPJS Kesehatan



“Ini membuktikan komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya kepesertaan yang meluas, namun layanan akses kesehatan juga disebut semakin meningkat. Ghufron menjelaskan saat ini terdapat sekitar 2 juta kunjungan per hari ke fasilitas kesehatan, atau setara 725,3 juta kunjungan per tahun.

Angka tersebut meningkat 685,8% dibandingkan sebelum adanya BPJS Kesehatan, yang hanya mencatat sekitar 252.000 kunjungan per hari. “Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin berani dan memiliki akses untuk berobat,” katanya.

Kini masyarakat dinilai sudah tidak takut berobat dan juga sudah memiliki akses untuk pengobatan. Dampaknya membuat tingkat kesakitan yang lebih rendah, penurunan kemiskinan, dan pengeluaran kesehatan rumah tangga yang lebih rendah di berbagai daerah.