JAKARTA - Pemerintah berencana melatih sekitar 4.000 Aparatur Sipil Negara ( ASN ) pendidikan dasar militer untuk memperkuat Komponen Cadangan ( Komcad ). Pengamat militer Anton Aliabbas memberikan tiga catatan soal rencana ini, termasuk perencanaan yang lebih matang.

Menurut Anton, ada tiga catatan positif terkait kebijakan perekrutan ASN menjadi Komcad. Pertama, rencana ini konsisten dengan kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah. Dengan mendahulukan ASN maka pemerintah setidaknya tidak perlu memikirkan 'kepantasan' terkait besaran uang saku yang diberikan selama pelatihan.

"Salah satu kritik yang kerap muncul adalah nominal uang saku yang dianggap terlalu kecil dan tidak dapat menutupi besaran pendapatan bagi mereka, terutama non ASN, yang berpotensi berkurang atau hilang karena harus meninggalkan pekerjaan selama mengikuti pelatihan dasar kemiliteran (Latsarmil) selama 3 bulan. Jika ASN yang mengikuti Latsarmil maka mereka tentunya akan tetap mendapatkan gaji bulanan seperti biasa, tanpa perlu risau akan kehilangan pendapatan," ujar Anton dalam keterangannya, Senin (2/2/2026).

Baca Juga: Korpri Sebut Pelatihan Komcad untuk ASN Selama 3 Bulan Kelamaan

Kedua, potensi ekses negatif karena mengikuti Latsarmil dapat ditekan. Salah satu kekhawatiran terkait perekrutan sipil mengikuti Latsarmil Komcad adalah potensi arogansi berlebihan yang muncul akibat merasa memiliki beking. Potensi ini tentunya juga dapat ditekan mengingat ASN telah melewati serangkaian seleksi, berbeda halnya dengan non-ASN yang tentu saja membutuhkan proses seleksi lebih lanjut.

Ketiga, dengan mendahulukan perekrutan ASN dalam program Komcad, pemerintah tentunya dapat membuat perencanaan yang lebih matang dalam menyusun kekuatan Komcad. "Hal ini didasarkan pada adanya ketersediaan database ASN, yang memungkinkan hingga detail kompetensi. Dengan begitu, pengembangan Komcad termasuk kompetensi yang dibutuhkan akan dapat dipersiapkan dengan lebih baik."

Meski demikian, kata Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) ini, ada dua hal utama yang perlu mendapatkan atensi. Pertama, pemenuhan insentif karier. Agar ada imbal balik positif untuk ASN yang direkrut, maka hendaknya Latsarmil dan pelatihan penyegaran dapat diintegrasikan dalam tata kelola karier ASN. Dengan kata lain, harus ada kebijakan konversi Latsarmil dan pelatihan penyegaran setara dengan pelatihan (diklat) dalam jabatan yang berdampak terhadap karier ASN, seperti diklat kepemimpinan.

"Kebijakan ini menjadi penting mengingat ASN tidak mudah untuk dapat meninggalkan pekerjaan selama 3 bulan berturut-turut. PP No 94/2021 tentang Disiplin PNS jelas telah mengatur batas waktu ketidakhadiran dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya jalan keluar yang tentu saja berdampak positif bagi karir ASN yang mengikuti program Komcad."

Untuk itu, kata Anton, perlu dipertimbangkan adanya penyesuaian dan sinkronisasi materi Latsarmil dengan kebutuhan diklat dalam jabatan ASN. Dengan begitu, ASN yang mengikuti program Komcad mendapatkan insentif untuk karir jangka panjang.

Kedua, mengingat semakin kompleksnya ancaman, perekrutan ASN menjadi Komcad hendaknya juga disertai dengan pemetaan kebutuhan pengembangan kekuatan yang lebih jelas. Mengingat ASN yang dapat mengikuti Latsarmil adalah tidak hanya yang baru bergabung, tetapi juga yang telah memiliki kompetensi tertentu, pemetaan menjadi penting sehingga skala prioritas perekrutan dapat dilakukan.

"Sudah semestinya, pengembangan Komcad tidak lagi didasarkan hanya pada pertimbangan pelipatgandaan jumlah personel (kuantitas) umum semata, tetapi juga dapat lebih spesifik untuk membangun skala prioritas pada sektor tertentu yang mempertimbangan perkembangan ancaman," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, sebanyak 4.000 ASN kementerian dan lembaga yang ada di Jakarta akan diikutsertakan menjadi Komcad. Pelatihan akan digelar pada semester pertama 2026.