floating-Respons Kabar Reshuffle...
Respons Kabar Reshuffle Kabinet Prabowo, Pigai: Wartawan Jangan Goreng-goreng Lagi
Respons Kabar Reshuffle...
Respons Kabar Reshuffle Kabinet Prabowo, Pigai: Wartawan Jangan Goreng-goreng Lagi
Senin, 02 Februari 2026 - 18:43 WIB
JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai bicara soal kabar yang menyebut akan adanya perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Menurutnya, kabar itu gorengan semata.

"Saya nggak tahu. Emang ada itu? Cuma media aja yang naikin," kata Pigai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Dia mengutip pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menegaskan bahwa tidak ada rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan di kabinetnya. Menurut Pigai, pernyataan itu seharusnya menjadi pijakan.

Baca Juga: 4 Jejak Reshuffle Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

"Kan Mensesneg udah bilang tidak ada. Kalau Mensesneg bilang tidak ada itu tidak mungkin akan ada. Mensesneg lho, Mensesneg mengatakan tidak ada, berarti tidak mungkin akan ada karena ini menyangkut integritas atas pernyataan," ujarnya.

Dia pun meminta semua pihak, termasuk awak media, untuk tak lagi memainkan isu terkait perombakan kabinet. "Wartawan jangan goreng-goreng lagi. Itu kan sama aja dengan tidak menghormati apa pernyataan dari pemimpin negara. Kalau pemimpin negara keluarkan pernyataan itu harus hormati juga dong. Tapi, I love you para wartawan," pungkasnya.
(zik)
Baca Berita
Dengarkan Selanjutnya :
Said Didu ke Presiden...
Said Didu ke Presiden Prabowo: Kawan Bapak Tuh Ada di Luar, Bukan di Dalam
Pigai Semprot Komnas...
Pigai Semprot Komnas HAM usai Singgung Dugaan Pelanggaran HAM di Program MBG
3 Mantan Kapolda Jabar...
3 Mantan Kapolda Jabar yang Duduk di Kabinet Prabowo, 1 di Antaranya Wakapolri
Jadi Penasihat Presiden,...
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Tegaskan Buruh Tetap Bisa Demo Sesuai Aturan
Prabowo Resmi Lantik...
Prabowo Resmi Lantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh