JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklarifikasi spekulasi yang beredar mengenai besaran anggaran proyek Gentengisasi. Ia menegaskan kebutuhan dana program penggantian atap seng ke genteng tanah liat ini relatif kecil dan terkendali.

"Gentengisasi nggak sampai Rp1 triliun," ujar Purbaya di Hotel Shangri-La Jakarta, Selasa (3/2/2026). "Kan kita juga ada cadangan," imbuhnya.

Purbaya menjelaskan, estimasi besar yang beredar di masyarakat didasarkan pada perhitungan kasar yang mengasumsikan seluruh rumah di Indonesia diganti atapnya. Padahal, sasaran program ini spesifik dan selektif. Dalam implementasinya, pemerintah akan melakukan kurasi terhadap rumah-rumah yang benar-benar memerlukan penggantian atap dari seng.

Baca Juga: Prabowo Bertemu Ormas Islam di Istana Siang Ini, Bahas Board of Peace

Hal ini membuat realisasi anggaran diprediksi jauh lebih kecil dari perkiraan publik. "Yang diganti paling berapa puluh persen diganti yang pakai seng. Jadi harusnya angkanya lebih kecil," ungkapnya.

Terkait sumber pendanaan, Purbaya menyebut pemerintah memiliki fleksibilitas fiskal. Ia membuka kemungkinan penggunaan cadangan negara atau pengalihan dari pos anggaran lain.

"Ada kemungkinan dari situ (anggaran Makan Bergizi Gratis yang dipotong), ada kemungkinan dari tempat lain. Tapi cukuplah nggak banyak-banyak banget kalau nggak salah anggarannya," jelasnya.

Ide gentengisasi ini dicetuskan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas hunian dan estetika bangunan. Atap seng dinilai kurang ideal karena membuat suhu ruangan lebih panas dan menimbulkan suara bising saat hujan.

Baca Juga: Prabowo: Pimpinan BUMN yang Dulu Jangan Enak-Enak Kau, Siap-Siap Dipanggil Kejaksaan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan saat ini masih ada sekitar 31,48 persen atau 22,2 juta rumah tangga yang menggunakan atap seng. Sementara itu, mayoritas rumah tangga di Indonesia (57,93 persen) sudah menggunakan genteng. Pemerintah masih mematangkan perhitungan final agar program ini dapat berjalan efisien tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.