JAKARTA - Lokapasar mitra Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Mbizmarket, terus mendorong percepatan transformasi pengadaan digital di tingkat kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Melalui gelaran Mbizmarket Award, perusahaan memberikan apresiasi kepada sejumlah instansi yang dinilai konsisten mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan serta akuntabel.
"Mbizmarket Award bentuk pengakuan atas komitmen dan konsistensi para pelaku pengadaan dalam mendorong transformasi digital. Ini adalah hasil kolaborasi yang harus kita jaga dan tingkatkan bersama," ujar CCO/COO Mbizmarket, Andhie Saad, seperti dikutip, Selasa (3/2/2026).
Baca Juga: Pemkab Kulon Progo Konsisten Dukung Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa CEO & Co-Founder Mbizmarket, Ryn M. R. Hermawan, menegaskan sebagai mitra resmi LKPP RI, pihaknya berkomitmen menghadirkan inovasi fitur yang sejalan dengan regulasi untuk mempermudah belanja pemerintah. Transformasi ini dirasakan langsung oleh daerah, salah satunya Kabupaten Kutai Barat, yang menyebut proses pengadaan kini jauh lebih praktis dan efisien dibandingkan metode manual yang rumit karena ketergantungan pada berkas fisik.
Dampak positif digitalisasi ini juga menyentuh sektor kesehatan, sebagaimana diungkapkan Direktur RSUD Nene Mallomo Sidrap, Sulawesi Selatan, Suwartah Yudin Pande. Menurutnya, konsistensi penggunaan platform digital mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah sakit sehingga berpengaruh langsung pada efisiensi layanan kesehatan bagi masyarakat luas.
Apresiasi tersebut diberikan kepada sejumlah wilayah yang unggul dalam berbagai kategori. Yogyakarta dan Kalimantan Barat berhasil meraih Digital Procurement Champion Award, sementara Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Selatan mendapatkan Best Adoption of Government Marketplace Award. Penghargaan juga diberikan kepada kementerian dan lembaga yang menunjukkan implementasi digital tercepat.
Baca Juga: Transformasi Digital, BUMD Lampung Selatan Integrasikan Pengadaan Barang ke Lokapasar Sementara, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP RI, Yulianto Prihandoyo menekankan bahwa digitalisasi sangat penting agar negara memiliki data belanja yang akurat untuk mendukung penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), pemberdayaan UMKM, sekaligus mencegah potensi kebocoran anggaran negara.
Penerapan Katalog Elektronik Versi 6 oleh LKPP RI diharapkan memperkuat integrasi data antara pemerintah dan mitra lokapasar. Dengan adanya standar Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang seragam, pemanfaatan platform digital diharapkan semakin terukur dan mampu memberikan dampak nyata terhadap percepatan realisasi belanja pemerintah di seluruh wilayah Indonesia.
(nng)