JAKARTA - Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Bidang Resolusi Konflik dan Damai Abdul Haris Fatgehifon menilai kekerasan bersenjata yang terus terjadi di Papua menjadi ancaman serius bagi nilai-nilai kemanusiaan. Kehadiran negara dinilai penting untuk melindungi warganya.

Menurut Abdul Haris, konflik yang berkepanjangan telah menempatkan masyarakat sipil dalam posisi paling rentan. Tidak hanya warga lokal, tetapi juga aparat keamanan, guru, tenaga medis, hingga pekerja transportasi udara sipil menjadi korban kekerasan kelompok separatis bersenjata.

“Ketika guru, tenaga kesehatan, pilot, dan warga sipil menjadi sasaran, maka konflik ini sudah melampaui batas politik dan keamanan. Ini adalah krisis kemanusiaan yang harus segera diakhiri,” ujarnya, Senin (16/2/2026).

Baca juga: Polisi Ungkap Dalang Penembakan Pesawat Smart Air: Batalyon Kanibal dan Semut Merah



Abdul Haris menegaskan, negara tidak boleh membiarkan situasi ini terus berlarut-larut. Menurutnya, kelompok separatis bersenjata di Papua bukan kekuatan besar secara jumlah, namun dibiarkan tumbuh karena konflik tidak ditangani secara menyeluruh dan konsisten.

“Jangan sampai negara terlihat kalah oleh kelompok bersenjata yang bergerilya. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki sejarah panjang dan kapasitas menghadapi perang gerilya. Ditambah dukungan teknologi seperti drone, seharusnya deteksi dan pengamanan bisa dilakukan lebih efektif,” kata Abdul Haris.

Lihat video: Pesawat ditembak di Papua, Pilot dan Co-Pilot Kehilangan Nyawa



Abdul Haris juga menyoroti sejumlah aksi kekerasan terbaru, termasuk pembunuhan terhadap dua kru pesawat sipil di Bandara Koroway, Papua Selatan, serta penembakan terhadap personel TNI di wilayah Tembagapura. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

“Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan lembaga HAM internasional perlu melihat kasus-kasus ini secara seimbang. Jangan hanya fokus pada dugaan pelanggaran aparat, tetapi juga pada kekerasan brutal yang dilakukan kelompok separatis,” tegasnya.

Abdul Haris mendorong pemerintah pusat untuk tidak semata mengandalkan pendekatan keamanan. Abdul Haris menilai penyelesaian konflik Papua harus dilakukan melalui pendekatan komprehensif, meliputi kesejahteraan, sosial budaya, dan dialog.

“Pengalaman Aceh dan Maluku menunjukkan bahwa dialog adalah kunci penting dalam mengakhiri konflik. Papua juga harus diberi ruang dialog yang serius dan bermartabat,” ujarnya.

Abdul Haris mengingatkan, konflik bersenjata yang dibiarkan terlalu lama berpotensi memperluas keterlibatan masyarakat sipil, termasuk anak-anak dan remaja, dalam penggunaan senjata api. Bahkan, konflik dapat membuka akses terhadap jaringan perdagangan senjata lintas negara.

“Dalam konflik Ambon, kita melihat anak-anak usia sekolah mampu menggunakan senjata api dan membuat senjata rakitan. Jika konflik Papua tidak segera diselesaikan, risiko kemanusiaan seperti ini akan terulang,” katanya.

Abdul Haris menegaskan, perhatian negara terhadap Papua tidak boleh bersifat reaktif atau muncul hanya ketika ada korban dan sorotan media.

“Semakin lama konflik ini dibiarkan, semakin besar ancaman terhadap kemanusiaan dan kepercayaan publik. Negara harus hadir secara utuh, tegas, dan berkeadilan untuk menghentikan kekerasan di Papua,” pungkasnya.