KAIRO - Mesir berkomitmen melanjutkan pelatihan personel polisi Palestina guna menjaga keamanan di Gaza. Pernyataan itu diungkap Perdana Menteri Mostafa Madbouly pada hari Kamis selama pertemuan perdana Dewan Perdamaian di Washington, DC, seperti dilaporkan Anadolu.

Madbouly mengatakan Mesir mendukung visi Presiden AS Donald Trump untuk “era baru perdamaian dan koeksistensi” di kawasan tersebut di mana warga Palestina menikmati hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara sesuai dengan resolusi internasional yang relevan.

Mesir menghargai posisi Trump yang menolak aneksasi Tepi Barat dan mendukung mandat Dewan Perdamaian sebagai kerangka kerja utama untuk mengatur periode transisi di Gaza, tambahnya.

Madbouly menekankan perlunya pemberdayaan penuh Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) “untuk berfungsi secara efektif dari dalam dan di seluruh Jalur Gaza.”

Dia menambahkan bahwa menjaga hubungan kelembagaan dan geografis antara Tepi Barat dan Gaza sangat penting bagi Otoritas Palestina untuk akhirnya melanjutkan perannya di Gaza.

NCAG adalah badan nonpolitik yang dibentuk berdasarkan rencana Gaza yang diusulkan Trump, yang bertugas mengelola urusan layanan sipil sehari-hari di wilayah tersebut.

Badan ini terdiri dari 11 tokoh Palestina dan dipimpin oleh Ali Shaath, seorang teknokrat Palestina dengan keahlian luas di bidang infrastruktur, perencanaan, dan administrasi publik.

Komite ini mulai beroperasi dari ibu kota Mesir, Kairo, pada pertengahan Januari, tetapi belum memulai pekerjaan di dalam Gaza, di mana sekitar 2,4 juta warga Palestina menghadapi kondisi kemanusiaan yang parah.

“Mesir akan melanjutkan upayanya untuk melatih personel polisi Palestina guna menjaga keamanan di Jalur Gaza,” katanya.

Madbouly juga mengatakan negaranya menghargai penolakan Trump terhadap deportasi warga Palestina dari Gaza sebagaimana tercermin dalam rencana 20 poin dan menekankan pentingnya meluncurkan proyek pemulihan dini di seluruh wilayah tersebut “dengan cara yang menjaga kesatuan geografisnya.”

Dewan Perdamaian didirikan dalam kerangka upaya menuju penyelesaian damai di Jalur Gaza. Dewan ini berupaya mempromosikan perdamaian di seluruh dunia. Washington mengatakan negara-negara lain telah bergabung dengan inisiatif ini.

Kesepakatan gencatan senjata yang didukung AS telah berlaku di Gaza sejak 10 Oktober, menghentikan serangan Israel selama dua tahun yang telah menewaskan lebih dari 72.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 171.000 orang sejak Oktober 2023.

Meskipun ada gencatan senjata, pasukan Israel telah melakukan ratusan pelanggaran melalui penembakan dan tembakan, menewaskan 611 warga Palestina dan melukai 1.630 orang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

Baca juga: Awas! Kurma Israel Diduga Dijual di Pasar Dunia dengan Label Berbeda