JAKARTA - Volume ekspor minyak mentah Rusia dilaporkan tetap bertahan di atas level sebelum invasi ke Ukraina, meskipun Moskow menghadapi tekanan sanksi internasional yang masif selama empat tahun terakhir. Laporan terbaru dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) menunjukkan bahwa strategi pengalihan rute perdagangan dan penggunaan armada kapal tanker ilegal efektif menjaga aliran fisik energi Rusia ke pasar global.

"Langkah penegakan baru telah menghasilkan penurunan pendapatan yang cukup besar dari ekspor bahan bakar fosil Rusia, namun masih ada celah dan area yang belum ditangani oleh negara-negara pemberi sanksi," kata analis CREA, Isaac Levi, dikutip Franc24, Selasa (24/2/2026).

Baca Juga: India Mundur, Impor Minyak Rusia ke China Pecah Rekor Tembus 2 Juta Barel per Hari

Data CREA menyebutkan volume ekspor minyak mentah Rusia dalam 12 bulan terakhir mencapai 215 juta ton, atau enam persen lebih tinggi dibandingkan periode sebelum invasi. Meski volume meningkat, pendapatan Moskow justru terkoreksi 18% secara tahunan menjadi 85,5 miliar euro akibat kebijakan diskon besar-besaran untuk menarik pembeli di luar blok Barat.

Fenomena ini mengungkap paradoks dalam kebijakan sanksi energi yang digagas negara-negara G7 dan Uni Eropa. Meski berhasil menekan harga jual dan menurunkan pendapatan anggaran minyak dan gas Rusia hingga 24% pada 2025, mekanisme batas harga (price cap) gagal membatasi mobilitas fisik barel-barel minyak Rusia di laut lepas.

Kunci ketahanan ekspor Rusia terletak pada pengoperasian armada bayangan (shadow fleet) yang terdiri dari kapal-kapal tanker tua dengan kepemilikan transparan. Per Januari 2026, hampir separuh dari total ekspor minyak laut Rusia diangkut oleh kapal-kapal yang mengelakkan protokol asuransi dan pengiriman Barat, sementara hanya 24% yang masih berafiliasi dengan negara anggota G7.

Baca Juga: Irak Rebut Wilayah Kaya Minyak Milik Kuwait, Arab Saudi Marah Besar!

Peta perdagangan minyak Rusia kini telah bergeser sepenuhnya ke wilayah Asia, dengan China menyerap 48% dan India mengamankan 38% dari total ekspor. Menariknya, beberapa negara Eropa seperti Hongaria dan Slovakia yang mendapatkan pengecualian sanksi justru mencatatkan kenaikan impor minyak Rusia sebesar 11% pada awal 2025.

Di Washington, tekanan politik mulai meningkat untuk menutup celah hukum tersebut melalui pengenalan Undang-Undang Disrupting Russian Oil Profits (DROP) 2026. Regulasi ini dirancang untuk mewajibkan sanksi bagi entitas asing manapun yang terlibat dalam pembelian atau fasilitasi produk petroleum asal Rusia guna memutus aliran dana mesin perang Kremlin.

Sebagai langkah lanjutan, para peneliti mendesak adanya larangan layanan maritim penuh yang menargetkan infrastruktur fisik ekspor. Langkah ini dianggap lebih efektif dibandingkan sanksi berbasis entitas yang selama ini dinilai mudah dikelakkan melalui perusahaan cangkang dan pertumbuhan armada bayangan yang terus meluas.