BOGOR - Kementerian Haji dan Umrah ( Kemenhaj ) mulai mengambil langkah progresif untuk merombak total paradigma pengelolaan ibadah haji. Penyelenggaraan rukun Islam kelima ini tak lagi diposisikan sekadar sebagai pusat pembiayaan (cost center), melainkan ditargetkan menjadi mesin penggerak nilai tambah ekonomi (profit center) bagi negara.

Untuk merealisasikan visi besar tersebut, Kemenhaj secara resmi menggandeng IPB University. Keduanya bersinergi menyusun Cetak Biru Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Science Techno Park (STP) IPB, Bogor, Senin, 23 Februari 2026.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Kemenhaj, Jaenal Effendi, menegaskan urgensi dari kolaborasi strategis ini. Ia menyebut transformasi tata kelola haji merupakan mandat langsung dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025.

Baca juga: Keselamatan Jemaah Harga Mati, Bukti Negara Hadir Kawal Pasien Umrah Hingga ke Tanah Air

“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 secara tegas memberikan mandat kepada Kemenhaj untuk memimpin transformasi sektor haji, termasuk dalam membangun ekosistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan,” ujar Jaenal, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, penyusunan cetak biru adalah fondasi krusial yang tidak bisa ditawar. Pengelolaan haji ke depan harus berorientasi pada ekosistem ekonomi yang terintegrasi secara nasional dan memberikan dampak kesejahteraan yang luas bagi masyarakat.

Potensi perputaran ekonomi dari 221.000 jemaah haji Indonesia terbilang raksasa dan mencakup rantai pasok yang panjang. Ekosistem ini membentang dari sektor transportasi, logistik, akomodasi, konsumsi pangan, kesehatan, hingga optimalisasi produk halal dan keuangan syariah. Oleh karena itu, pelibatan pelaku usaha nasional secara masif menjadi sebuah keharusan.

Lihat video: Haji 2026 Lebih Nyaman? Intip Fokus Baru Kemenhaj untuk Perlindungan Jemaah



Dalam konteks inilah IPB University dilibatkan secara khusus untuk memperkuat substansi akademik dan teknis. Kepakaran IPB difokuskan untuk menggarap pilar konsumsi pangan jemaah serta integrasi inovasi berbasis teknologi. Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, menyatakan kesiapan penuh institusinya untuk menjadi mitra strategis pemerintah.

“IPB siap berkontribusi dalam penyusunan naskah akademik dan penguatan cetak biru, termasuk melalui standar gizi dan formulasi menu jemaah, inovasi produk pangan adaptif, serta pengembangan sistem rantai pasok berbasis teknologi,” tegas Alim.

Dalam pemaparannya, tim pakar IPB menawarkan sejumlah solusi konkret yang siap diimplementasikan. Mereka merancang standar gizi berbasis bukti ilmiah klinis dan formulasi pangan berindeks glikemik rendah yang mampu bertahan menghadapi dinamika distribusi ekstrem di Arab Saudi.

Lebih jauh, IPB juga menyiapkan penerapan teknologi pelacakan cerdas (smart traceability) berbasis Kecerdasan Buatan (AI) dan instrumen digital mutakhir. Teknologi ini didesain khusus untuk menjamin kepastian mutu dan keamanan pangan jemaah dari hulu ke hilir secara real-time.

Melalui sinergi lintas sektoral ini, Kemenhaj menargetkan lahirnya cetak biru yang tidak hanya komprehensif di atas kertas, tetapi juga implementatif di lapangan. Transformasi ini diharapkan segera menjadikan sektor haji sebagai ekosistem ekonomi yang produktif dan berdaulat bagi bangsa.