JAKARTA - Upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera terus menunjukkan progres signifikan. Sepanjang Ramadan tahun ini, penyelesaian Hunian Sementara (Huntara) dikebut untuk memastikan para penyintas segera mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) per 4 Maret 2026, sebanyak 11.927 unit Huntara telah rampung 100 persen dan siap dihuni. Ribuan keluarga terdampak banjir besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini semakin dekat dengan kepastian hunian.

Capaian ini mencerminkan kuatnya orkestrasi lintas sektor di bawah kendali Satgas PRR. Dalam satu komando, sinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga sektor swasta berhasil dipadukan secara efektif, selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam percepatan penanganan pascabencana.

Baca juga: Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fokus Wujudkan Nol Pengungsi di Tenda

Secara rinci, Aceh menjadi wilayah dengan capaian terbesar yakni 10.235 unit Huntara yang telah selesai. Disusul Sumatera Utara sebanyak 961 unit, serta Sumatera Barat dengan 731 unit. Khusus di Sumatera Barat, capaian ini menjadi penting karena berhasil menjawab tantangan “nihil tenda” bagi para penyintas.

Selain itu, ada kemajuan signifikan dalam capaian yaitu penurunan jumlah pengungsi hingga 99,63 persen dari kondisi awal. Laporan per 4 Maret 2026, jumlah pengungsi yang pada awalnya mencapai 2.178.269 orang pada 2 Desember 2025 kini tersisa 6.873 orang.

Rinciannya, sebanyak 6.187 pengungsi berada di Aceh dan 686 orang di Sumatera Utara, sementara Sumatera Barat sudah mencatatkan nol pengungsi. Dalam lima hari terakhir, tren penurunan juga tercatat konsisten. Penurunan terbesar terjadi pada 2 Maret dengan berkurangnya 3.236 pengungsi, disusul 934 orang pada 4 Maret.

Apresiasi atas kinerja Satgas PRR disampaikan Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Ia menilai langkah Ketua Satgas PRR yang juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.

Menurut Doli, program Huntara, Hunian Tetap (Huntap), dan Dana Tunggu Hunian (DTH) merupakan solusi strategis dalam jangka pendek dan menengah. “Tentu kami memberi apresiasi kepada pemerintah dengan adanya program Huntara dan DTH. Program tersebut setidaknya dapat menjadi solusi jangka pendek dan menengah, yang menjadi bagian dari proses pemulihan atau rehabilitasi pasca bencana,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa program rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan perencanaan yang matang, terutama di tengah keterbatasan fiskal. “Program tersebut tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, apalagi di tengah situasi fiskal kita yang tidak longgar dan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena memang program ini harus didesign dengan sangat baik, terukur, dan akuntabel. Pertama, tentu harus dimulai dengan data yang akurat, agar program ini tepat sasaran,” tegasnya.

Lebih lanjut, Doli menyoroti kompleksitas program yang tidak hanya sebatas pembangunan hunian, tetapi juga harus terintegrasi dengan pembangunan lingkungan dan fasilitas pendukung. “Kedua, program ini bukan program yang sederhana, sangat kompleks. Pembangunan rumah-rumah tidak bisa berdiri sendiri, tapi juga harus difikirkan juga pembangunan lingkungan dan fasilitas pendukungnya, seperti sekolah, puskesmas, dll,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya ketepatan waktu pelaksanaan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi. “Ketiga, program ini harus dilaksanakan dengan target waktu yang tidak boleh terlalu lama, karena ini kebutuhan mendasar,” katanya.

Dalam konteks pengawasan, DPR memastikan akan menjalankan fungsi kontrol secara optimal. “Keempat, tentu program ini tetap perlu adanya pengawasan. Itu adalah salah satu tugas kami di DPR,” ujarnya.

Doli menyatakan keyakinannya bahwa kepemimpinan Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas PRR akan mampu memastikan seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran. “Kami percaya dan mendukung penuh, sebagai Ketua Satgas, Mendagri akan bekerja dengan sangat serius dan sungguh-sungguh agar seluruh perencanaan program ini cepat terealisasi,” tutupnya.

Sementara itu, Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan pendataan penyintas menjadi langkah kunci dalam memastikan distribusi bantuan berjalan optimal. “Ini sebetulnya ada beberapa hal yang agak teknis, yang ingin kita selesaikan, karena itu perlu duduk bersama,” kata Tito.

Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan perbaikan rumah dalam tiga kategori, yakni rusak ringan sebesar Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta yang disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. “Nah, yang rusak ringan tinggal nanti, apakah diskresi dari setiap Pemda untuk melihat kondisi (masyarakatnya) perlu dibantu enggak uang perabotan dan uang ekonominya,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan stimulus ekonomi Rp5 juta, bantuan perabotan rumah tangga Rp3 juta, serta jaminan hidup Rp15.000 per hari untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat selama masa pemulihan.

Untuk masa transisi, pemerintah menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp1,8 juta bagi warga yang rumahnya rusak berat atau harus direlokasi sambil menunggu pembangunan hunian tetap.