JAKARTA - Sejumlah tokoh nasional menggelar pertemuan dengan Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) di Kediaman JK, Jakarta, pada Sabtu (7/3/2026). Pertemuan ini menjadi titik temu bagi para aktivis, akademisi, birokrat, hingga pengusaha untuk membedah arah bangsa dan menyuarakan kegelisahan atas krisis kepemimpinan yang tengah melanda tanah air.

Salah satu inisiator pertemuan, Sudirman Said menegaskan bahwa diskusi ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap merosotnya standar moral pemimpin. Sebagai sosok yang telah tiga dekade berkecimpung di dunia pengajaran kepemimpinan, Rektor Universitas Harkat Negeri ini melihat adanya kekosongan fatal pada aspek kepemimpinan intrinsik.

Baca juga: Bertemu Prabowo, JK Tanyakan Soal Tarif Dagang dan Dampak Perang Timteng

"Yang hilang adalah kepemimpinan intrinsik, kepemimpinan yang didasari oleh nilai-nilai luhur seperti integritas, visi, kompetensi, wisdom, dan kapasitas menggerakkan perbaikan," ujar Sudirman Said dalam keterangannya, dikutip Minggu (8/3/2026). Ia menjelaskan bahwa kehadiran para tokoh ini bertujuan menyambungkan kembali sanubari kekuasaan dengan etika.

"JK bukan siapa-siapa secara posisi saat ini, tapi punya kepemimpinan intrinsik karena integritasnya," sebutnya.

Sementara pakar hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengungkapkan bahwa ada dua alasan utama mengapa para tokoh meminta bertemu JK. Pertama, pengalaman JK sebagai Wapres, ketua partai, hingga juru damai dianggap penting untuk membicarakan krisis kepemimpinan global agar "penyakit" dari luar tidak masuk ke dalam negeri. "Mengulang kata Pak JK, pemimpin tidak boleh menggunakan sebatas insting dan instan," tegas Feri.

Baca juga: Banjir Jakarta Siang Ini Meluas Jadi 147 RT dan 19 Jalan

Kedua, mereka ingin belajar mengenai aspek ekonomi dalam penyelenggaraan negara sebagai bahan perbaikan ke depan. Suara kritis juga datang dari representasi mahasiswa, Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto. Ia menekankan bahwa pertemuan ini bukanlah pertemuan politik, melainkan pertemuan moral rakyat sebagai penumpang "bus besar" bernama NKRI. "Sopirnya Prabowo, kernetnya Gibran, awaknya menteri; rakyat sebagai penumpang layak menegur sopir," kata Tiyo.

Ia menilai kondisi "bus" Indonesia saat ini sudah reot dan memiliki banyak masalah yang harus segera direparasi agar tidak semakin jauh dari tujuannya.

Senada, Andhyta F. Utami (Afu) dari Think Policy menyoroti pentingnya peran institusi dan pengembalian marwah trias politica serta check and balance. Menurutnya, proses kebijakan publik harus berbasis akuntabilitas dan pelembagaan yang baik, bukan pendekatan indivudual. "Ditambah peran masyarakat sipil makin terpinggir dan sulit memberi masukan, seolah diisolasi," ungkap Afu.

Selain dihadiri oleh tokoh di atas, pertemuan ini dihadiri oleh spektrum tokoh yang luas lintas sektor dan lintas generasi. Dari sektor korporasi hadir tokoh senior Anton J. Supit bersama William Sabandar (IBC) hingga Arief Zulkifli (CEO Tempo). Sektor masyarakat sipil dan akademisi diperkuat Diah Saminarsih (CISDI), Yanuar Nugroho (Nalar Institute), Titi Anggraeni (Perludem), hingga Mandira Bienna Elmir (FIM). Sementara dari unsur birokrasi, hadir sejumlah ASN muda dari berbagai daerah di Indonesia.

Jusuf Kalla menegaskan posisinya yang siap memberikan masukan bagi perbaikan negara. "Tidak ada pembicaraan yang bertujuan mengganggu, apalagi menjatuhkan," tegas JK. Dia menambahkan bahwa tanpa evaluasi kebijakan dan konsep yang baik, Indonesia akan menghadapi situasi sulit di masa depan, terutama di sektor dunia usaha, pendidikan, dan kesehatan.