JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, pemerintah akan memprioritaskan penyelesaian persoalan utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh sebelum melanjutkan rencana pembangunan jalur kereta cepat hingga Surabaya.

AHY menjelaskan, bahwa proses tersebut berjalan paralel dengan langkah awal restrukturisasi keuangan KCIC. Pembahasan mengenai hal ini telah dilakukan bersama sejumlah pihak terkait, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO Danantara Rosan Roeslani, serta pemangku kepentingan lainnya.

Baca Juga: Terganjal Utang Whoosh, AHY Blak-blakan soal Nasib Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

“Mengapa ini penting? Karena sebelum kita mengembangkan roadmap lebih serius untuk memperpanjang atau mengembangkan Jakarta-Surabaya, bahkan bisa saja sampai dengan Banyuwangi seperti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto," ungkap kata AHY di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/3/2026).

"Namun demikian, sebaiknya kita pastikan dulu KCJB-nya tuntas, artinya solusinya sudah bisa diambil dengan baik baru setelah itu kita kembangkan berikutnya,” sambungnya.

Menurut AHY, rencana perpanjangan jalur kereta cepat tersebut masih terus dikaji bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) agar manfaatnya lebih efektif bagi masyarakat.

Bayar Utang Whoosh Pakai APBN

Sebelumnya mencuat rencana pemerintah memakai Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh senilai Rp1,2 triliun per tahun.

Baca Juga: AHY Beri Lampu Kuning Kereta Cepat Surabaya: Tak Ingin Mengulang Kesalahan Terdahulu



Presiden Prabowo Subianto juga sempat menyatakan siap menanggung penyelesaian seluruh persoalan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung. Ia menegaskan pemerintah akan memastikan kelangsungan proyek tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Tidak usah khawatir soal Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pemerintah akan bertanggung jawab sepenuhnya,” ujar Prabowo.

Prabowo menyebut, proyek Whoosh harus dilihat dari perspektif pelayanan publik, bukan semata-mata perhitungan untung rugi. Menurutnya, di banyak negara, transportasi umum memang disubsidi negara karena menyangkut kepentingan rakyat.

“Di seluruh dunia, transportasi publik itu mendapat subsidi melalui PSO. Seperti yang disampaikan Menteri Perhubungan, semua kereta api kita disubsidi 60% oleh pemerintah, dan rakyat hanya membayar sekitar 20%. Inilah bentuk nyata kehadiran negara,” tutur Prabowo.