BANTEN - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mendorong optimalisasi Pelabuhan Merak saat arus mudik Lebaran. Tujuannya untuk mencegah kemacetan dan penumpukan penumpang.

Hal itu disampaikan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gapasdap Khoiri Soetomo terkait kondisi yang tidak lazim pada periode arus mudik Lebaran. Di mana Pelabuhan Merak sebagai pelabuhan utama penyeberangan nasional justru terlihat kosong dan tidak dimanfaatkan secara optimal.

"Kondisi ini terjadi bukan karena berkurangnya jumlah pemudik, melainkan akibat pemberlakuan kebijakan pengaturan arus melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang cenderung kaku dan tidak adaptif terhadap dinamika di lapangan," uajrnya, Selasa (17/3/2026).

Baca juga: H-4 Lebaran, Arus Mudik di Pelabuhan Merak Kelas Eksekutif Masih Sepi

Sebagai pelabuhan utama yang telah beroperasi lebih dari 50 tahun, kata dia, Pelabuhan Merak memiliki 7 pasang dermaga aktif, sekitar 71 kapal ferry Ro-Ro berukuran besar lebih kurang 5.000 GT, serta kapasitas besar untuk melayani lonjakan kendaraan.

Namun dalam implementasi SKB saat ini Pelabuhan Merak dibatasi hanya melayani kendaraan penumpang, kendaraan roda dua dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan, dan seluruh kendaraan logistik/truk diarahkan ke Pelabuhan BBJ (Bojonegara).

Pengaturan tersebut menimbulkan ketidakseimbangan yang nyata di lapangan Pelabuhan Merak mengalami kekurangan muatan, bahkan pada saat peak season. Pelabuhan Ciwandan dan BBJ justru mengalami penumpukan dan kemacetan. "Distribusi arus kendaraan menjadi tidak merata, sehingga kapasitas nasional tidak dimanfaatkan secara optimal," katanya.

Lihat video: Kondisi Terkini Pelabuhan Merak, Puncak Arus Mudik Diprediksi Rabu



Kondisi ini juga berdampak langsung pada pengguna jasa Pemudik roda dua harus menempuh jarak lebih jauh ke Ciwandan, dengan fasilitas yang belum seoptimal pelabuhan utama, serta berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dan risiko keselamatan.

“Permasalahan yang terjadi bukan karena kekurangan kapasitas, melainkan akibat kebijakan yang membagi arus secara tidak proporsional. Pelabuhan utama justru dikosongkan, sementara pelabuhan penunjang dipaksa menanggung beban berlebih ini yang memicu kemacetan," katanya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Gapasdap mendorong beberapa langkah perbaikan yakni, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan SKB agar lebih adaptif terhadap kondisi riil di lapangan. Kemudian penerapan fleksibilitas operasional, termasuk diskresi kepada otoritas pelabuhan untuk mengatur arus secara real-time.

"Optimalisasi Pelabuhan Merak sebagai backbo ne nasional, sehingga kapasitas dermaga dan kapal dapatKetua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gapasdap Khoiri Soetomo dimanfaatkan maksimal," ujarnya.