JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyoroti rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia dibawah naungan Board of Piece (BoP) Presiden AS, Donald Trump ke Gaza, Palestina. Di mana saat ini pengiriman pasukan itu ditunda.

"Kalau kirim pasukan perdamaian selalu ada payungnya, aturannya. Selama ini kita berada di bawah suatu ketetapan PBB. Nah, apakah ini juga bisa seperti itu?" ujar Jusuf Kalla atau JK kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Baca juga: Indonesia Tunda Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza Imbas Perang AS-Israel dengan Iran

Menurutnya, pengiriman pasukan ke area konflik tersebut memiliki konsekuensi hukum dan keamanan pasukan. Terlebih pengiriman itu di bawah BoP. Berbeda jika pengiriman pasukan itu dilakukan di bawah bendera PBB.

"Karena punya konsekuensi hukum dan keamanan pasukan sendiri. Jadi, apakah ini di bawah Board of Peace atau bagaimana. Tapi menurut saya secara pribadi, itu lebih baik kalau berada di bawah ketetapan PBB," tuturnya.

Dia menerangkan, Indonesia merupakan salah satu negara yang kerap mengirimkan pasukan perdamaian di bawah bendera PBB. Sebabnya, dari sisi biaya pun pengiriman pasukan yang besar itu ditanggung oleh PBB.

Baca juga: Pemerintah Tunda Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza, DPR: Langkah Diplomatis Realistis

"Karena memang sejak kita laksanakan 50 tahun lalu itu, selalu di bawah PBB. Indonesia termasuk negara yang paling sering mengirim pasukan, tapi di bawah atas nama PBB. Karena itu baret biru kan, atau topi biru. Bukan seperti ini, ini tidak jelas urusannya. Dan juga biayanya itu besar. Kalau dulu dibiayai oleh PBB," katanya.