JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dijadwalkan melakukan kunjungan khusus ke Jakarta pada hari Jumat (27/3/2026). Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Wisma Putra, kunjungan khusus tersebut atas undangan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

“Kunjungan ini akan berfokus pada perkembangan geopolitik terkini, khususnya konflik di Asia Barat, dan dampaknya terhadap stabilitas regional dan ekonomi global, termasuk implikasinya bagi Malaysia dan Indonesia,” demikian pernyataan tersebut.

Pernyataan itu mengatakan bahwa kedua pemimpin diharapkan untuk mengintensifkan upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan dan memastikan keberlanjutan jalur perdagangan global dan rantai pasokan yang sangat penting bagi kesejahteraan warga negara masing-masing.

“Perkembangan terkini ini memerlukan diskusi yang komprehensif, cermat, dan terkoordinasi antara kedua negara untuk menyelaraskan posisi dan memperkuat kerja sama strategis dalam menanggapi situasi tersebut,” imbuh pernyataan Wisma Putra.

Lebih lanjut, pernyataan itu mengatakan bahwa pertemuan kedua pemimpin juga akan menyoroti pentingnya memperkuat peran ASEAN sebagai blok yang bersatu dan berprinsip.

Dengan demikian, hal itu akan memungkinkan kawasan ini untuk bertindak secara kolektif dalam menjaga perdamaian, mempertahankan stabilitas regional, dan melindungi ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Konflik terbaru di Asia Barat atau Timur Tengah pecah sejak 28 Februari lalu, dimulai oleh serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Lebih dari 1.400 orang tewas di Iran, termasuk pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Lebih dari 20 orang di Israel dan belasan tentara AS juga tewas.

Sementara itu, AS dan Israel telah menghapus sementara dua pejabat Iran dari daftar target pembunuhan. Alasannya, kedua pejabat tersebut masih bisa diajak bicara untuk perdamaian.

The Wall Street Journal (WSJ), mengutip pejabat AS, melaporkan pada hari Rabu bahwa kedua pejabat Iran yang dimaksud adalah Ketua Parlemen Mohammad-Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi.

Menurut laporan tersebut, keduanya dikeluarkan dari daftar target hingga empat atau lima hari ke depan seiring Presiden AS Donald Trump membuka pintu untuk negosiasi.

Iran sejauh ini menolak usulan gencatan senjata yang diajukan AS, mengeklaimnya sebagai "berlebihan" dan mengatakan bahwa Teheran akan mengakhiri perang ketika mereka memilihnya dan hanya jika syarat-syarat terpenuhi.

Para mediator, yakni Turki, Pakistan, dan Mesir telah mendorong para negosiator AS dan Iran untuk bertemu, tetapi para pejabat mengatakan bahwa peluang keberhasilannya rendah, dengan alasan adanya kesenjangan besar antara tuntutan kedua pihak.

AS telah memperingatkan bahwa waktu terus berjalan bagi Iran untuk datang ke meja perundingan. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan pada hari Rabu bahwa jika Teheran tidak setuju untuk mengakhiri konflik, AS akan menyerang Iran lebih keras daripada yang pernah mereka alami sebelumnya.

Serangan AS dan Israel telah menewaskan banyak pejabat Iran sejak perang pecah pada 28 Februari. Mereka yang telah dibunuh termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, Kepala Keamanan Ali Larijani, dan mantan menteri intelijen Esmaeil Khatib.

Sebagai bagian dari "strategi pemenggalan kepala", mirip dengan yang digunakan terhadap Hamas dan Hizbullah, Israel telah mengancam Iran dengan terus memburu para pemimpin tertingginya. Di sisi lain, AS memfokuskan serangannya pada fasilitas militer, serta lokasi peluncuran dan produksi rudal.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengeklaim bahwa Iran sangat ingin mencapai kesepakatan dengannya, tetapi takut akan pembalasan dari rakyat mereka sendiri jika mereka secara terbuka mengakui hal itu.

“Mereka sangat ingin membuat kesepakatan, tetapi mereka takut untuk mengatakannya karena mereka mengira akan dibunuh oleh rakyat mereka sendiri. Mereka juga takut akan dibunuh oleh kita,” kata Trump, tanpa mengungkapkan siapa yang diduga sebagai narasumber rahasianya, sebagaimana dikutip dari Russia Today, Kamis (26/3/2026).

Para pejabat Iran secara konsisten menyebut laporan tentang pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Washington sebagai "berita palsu" dan, pada titik ini, "tidak logis", menambahkan bahwa Teheran mencari solusi permanen dan bukan gencatan senjata sementara yang sebelumnya telah menyebabkan pengkhianatan.