JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut PT Pertamina (Persero) akan menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga jual eceran BBM nonsubsidi yang saat ini diputuskan tidak naik oleh pemerintah. Langkah ini diambil di tengah lonjakan harga minyak dunia yang menyebabkan jarak cukup lebar antara harga pasar dan harga jual di SPBU.

"Sementara ditanggung Pertamina. Dia mampu karena sekarang pembayaran dari pemerintah kan lancar. Yang kompensasi kan sekarang kita bayar setiap bulan, 70 persen terus-terusan," ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Rabu (1/4/2026).

Baca Juga: Harga BBM Tak Naik, Purbaya Ungkap Subsidi Energi Bisa Bengkak Rp100 Triliun

Purbaya menjelaskan, kebijakan ini dapat dijalankan karena kondisi likuiditas Pertamina yang terjaga, menyusul percepatan pembayaran kompensasi dari pemerintah yang kini dilakukan secara rutin setiap bulan.

Dia mengatakan, beban selisih harga tersebut masih dalam batas kemampuan finansial Pertamina untuk jangka pendek. Sebagai gambaran, harga Pertamax (RON 92) di wilayah Jawa saat ini bertahan di angka Rp12.300 per liter. Padahal, jika merujuk pada estimasi harga keekonomian periode April 2026, nilainya diprediksi telah menembus Rp17.850 per liter.

Dengan selisih mencapai sekitar Rp5.500 per liter, pemerintah optimistis Pertamina tetap stabil berkat perbaikan mekanisme arus kas dari pos kompensasi negara. "Jadi keuangan Pertamina juga amat baik. Jadi untuk jangka pendek, nggak masalah," tambah Purbaya.

Baca Juga: Harga BBM Pertamina Masih Sama per 1 April 2026, Berikut Daftar Lengkapnya

Terkait nasib SPBU swasta yang juga terdampak oleh kebijakan penahanan harga ini, Purbaya menyebutkan bahwa hal tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh kementerian teknis terkait untuk menemukan solusi yang tepat bagi seluruh pelaku industri hilir migas. "Nanti mereka biar rapatkan dengan ESDM, saya nggak ngerti itu ESDM dan yang lain mungkin," jelasnya.

Keputusan pemerintah untuk tidak mengerek harga BBM nonsubsidi ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global, meskipun Pertamina harus menjalankan peran sebagai penyangga beban fiskal sementara.