JAKARTA - Rencana mengalihkan importasi bahan baku gula rafinasi dari swasta ke BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI (8/4). Pengalihan itu diusulkan karena adanya dugaan rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi, untuk mengatasi kerugian Sugar.Co dan mencapai swasembada gula .

Menangggapi rencana tersebut, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengkritik rencana itu. “Pengalihan impor itu bukan solusi, kalau dalam teori rantai pasok itu ya menambah satu titik pemasaran lagi yang itu ujung-ujungnya mereka kan akan mengutip margin kan, ujung-ujungnya harganya raw sugar akan mahal. Kemudian akan berdampak kepada pabrik gula rafinasi yang menggunakan bahan baku raw sugar,” jelas Khudori.

Kenaikan harga bahan baku itu nantinya akan dibebankan oleh industri rafinasi ke industri makanan minuman dan farmasi. Akhirnya konsumen yang akan memikul kenaikan biaya tersebut. Kebijakan tersebut menurutnya akan mengulang kegagalan pemerintah mencapai swasembada daging sapi dengan cara mengimpor daging kerbau dari India dan impor kedelai oleh BUMN.

Baca Juga: Pemerintah Setop Sementara Impor Gula Rafinasi, Bagaimana Kebutuhan Industri?



“Ujung-ujungnya konsumen yang harus membayar dengan dalam jumlah dalam harga yang sangat-sangat mahal, karena pada akhirnya BUMN yang ditugasi berdikari dan PTPPI itu dia tidak punya kemampuan finansial secara cukup dan dia juga tidak punya jejaring pemasaran,” papar Khudori.

Pengawasan Distribusi Lemah

Terkait perembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi, menurut Khudori, bukan persoalan siapa yang melakukan impor bahan baku gula rafinasi. Perembesan itu berakar dari lemahnya pengawasan pemerintah dan tingginya disparitas antara harga gula rafinasi dan gula konsumsi.

“Akar problemnya itu ya pabrik gula konsumsi kita yang memang tidak efisien kan, terutama yang BUMN kan sehingga pasar itu harus dibelah, dipisahkan antara gula konsumsi dan gula raffinasi," jelasnya.

Terkait swasembada gula rafinasi atau gula industri masih jauh, karena seluruh bahan baku gula industri itu masih kita impor. “Tahun ini 3,2 juta ton ya raw sugar-nya jadi masih jauh masih aja, kita masih ada impor, jadi gula konsumsi aja belum belum swasembada, apalagi gula industri”, ujarnya.

Mismanagement Sugar Co

Menyinggung kerugian Sugar Co menurutnya sudah bisa diprediksi sejak awal. Sejak mengkonsolidasikan lebih dari 30 pabrik gula, Sugar Co relatif tidak mengalami pertumbuhan.

Baca Juga: Gula Rafinasi Bocor ke Pasar Tradisional, Wamentan: Ini Namanya Kejahatan



Di tahap-tahap awal Sugar Co menawarkan sahamnya 49% ke investor, tapi sampai sekarang kan tidak ada yang minat. Sejak dibentuk Sugar Co, menurut Khudori, relatif tidak ada pertumbuhan yang mengembirakan.

“Jadi relatif meskipun sudah dikonsolidasi kinerjanya gak berubah. Sugar Co itu kalau digabung keseluruhannya lahan yang dimiliki kalau saya gak salah ingat itu hanya 51 ribu. Nah itu kira-kira berapa persen dari kebutuhan tebu hanya 10%. Sisanya 90%,” jelasnya.

Sejak tahun 2020 di petani bertembang sistem beli putus. Petani menjual tebunya ke pabrik gula dan langsung dibayar, tidak harus menggiling jual gula menjadi gula dan bagi hasil. Perkembangan baru ini mengharuskan pabrik gula punya kemampuan finansial yang memadai. Pabrik gula BUMN harus bersaing dengan pabrik gula swasta yang mampu membeli tebu dengan harga lebih tinggi.

“Sebenarnya petani itu, apapun dia makhluk ekonomi yang rasional, ya jadi kalau kebijakan pemerintah tidak memberikan kepastian tidak memberikan insentif ekonomi yang baik, pasti dia exit dari pemerintah,” pungkasnya.