TEHERAN - Duta Besar Iran untuk PBB Amir Saeid Iravani mengatakan blokade maritim Washington terhadap Teheran merupakan "tindakan agresi yang jelas" menurut hukum internasional. Dia mengisyaratkan harapan yang hati-hati bahwa negosiasi yang sedang berlangsung masih dapat membuahkan hasil.

Berbicara pada debat veto Majelis Umum PBB atas rancangan resolusi tentang penutupan Selat Hormuz, Amir Saeid Iravani membela veto China dan Rusia dan menuduh Amerika Serikat (AS) memicu krisis melalui kekuatan militer.

"Pemberlakuan blokade maritim yang diumumkan Amerika Serikat merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran," ujar Iravani, menyebutnya sebagai "tindakan agresi yang jelas terhadap hukum internasional."

Ia berpendapat tindakan Washington juga merugikan pihak ketiga, dengan mengatakan AS "melanggar hak-hak negara ketiga atas perdagangan maritim ilegal."

Iravani menekankan Iran telah bertindak sesuai hukum, dengan mencatat Teheran telah “menerapkan langkah-langkah yang diperlukan dan pencegahan untuk memastikan keselamatan dan keamanan navigasi melalui Selat Hormuz,” langkah-langkah “yang dirancang untuk memfasilitasi perjalanan kapal yang berkelanjutan dan aman sekaligus mencegah eksploitasi jalur air ini untuk tujuan permusuhan atau militer.”

Terlepas dari tuduhan tersebut, ia menunjuk pada perlunya diplomasi dan mengatakan, “Meskipun kami sangat tidak mempercayai Amerika Serikat, yang berasal dari pengkhianatan diplomasi yang berulang kali, kami tetap memasuki negosiasi dengan itikad baik dan tetap optimis dengan hati-hati.”

“Kami percaya, jika Amerika Serikat mengadopsi pendekatan yang rasional dan konstruktif serta menahan diri dari mengajukan tuntutan yang tidak sesuai dengan hukum internasional, negosiasi ini dapat menghasilkan hasil yang berarti,” tambahnya.

Iravani juga menolak sesi itu sendiri, keberatan dengan apa yang disebutnya sebagai "pernyataan yang bias dan sepihak" oleh Presiden Majelis Umum Annalena Baerbock, menuduhnya "menyimpang dari mandat dan tanggung jawab kelembagaan jabatan tersebut" dan gagal menjunjung tinggi netralitas yang ketat yang dibutuhkan dalam peran tersebut.

Ia mengakhiri dengan menolak "semua tuduhan yang tidak berdasar dan bermotivasi politik" yang dilayangkan terhadap Iran selama pertemuan tersebut.

Baca juga: Gencatan Senjata Lebanon: Iran dan Hizbullah Muncul sebagai Pemenang