JAKARTA - Anggota Komisi XII sekaligus Badan Anggaran DPR Fraksi PDIP Cornelis menyampaikan catatan mendalam terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai ketahanan energi nasional. Cacatannya itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Selain mengesahkan berbagai produk legislasi, rapat paripurna tersebut juga menjadi wadah strategis bagi DPR untuk memperkuat fungsi pengawasan melalui penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Di antara berbagai laporan yang dibahas, Cornelis memberikan sorotan khusus pada isu ketahanan energi nasional, terutama temuan mengenai belum memadainya cadangan energi, khususnya stok Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

"Penyampaian laporan BPK ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk terus memperbaiki tata kelola energi nasional. Kami melihat pentingnya penguatan cadangan BBM dan LPG sebagai pilar stabilitas ekonomi masyarakat. Hal ini menjadi catatan konstruktif agar pencapaian target ketahanan energi di sektor minyak dan gas bumi dapat semakin optimal di masa mendatang," ujar Cornelis.

Baca juga: Babak Baru Keadilan untuk Dokter Tifa dan Roy Suryo

Mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode ini menekankan bahwa temuan BPK harus dijadikan momentum berharga untuk mempererat sinergi antara legislatif dan eksekutif. Ia mendorong agar dilakukan dialog yang lebih intensif dengan seluruh mitra kerja agar setiap rekomendasi dapat diimplementasikan secara efektif, sehingga mendukung program-program strategis pemerintah.

"Kami berharap hasil audit BPK ini betul-betul diperhatikan secara serius dan jangan dianggap angin lalu. Perlu diingat bahwa ketahanan energi ini merupakan salah satu program unggulan Presiden yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, tindak lanjut atas temuan ini bersifat krusial dan mendesak," tegas Cornelis.