BENGKALIS - Tekanan fiskal daerah akibat persoalan tunda bayar menunjukkan rapuhnya struktur keuangan yang masih bergantung pada dana transfer pusat. Ketergantungan ini dinilai membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas anggaran sekaligus menghambat keberlanjutan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal.

Kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi kemandirian fiskal. Isu ini mengemuka dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bengkalis bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkalis Tahun 2025, Senin (27/4/2026).

Anggota Banggar DPRD Bengkalis yang juga Politisi Partai Perindo, Dapot Hutagalung, menilai struktur pendapatan daerah saat ini masih didominasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer pemerintah pusat. “Selama ini kita terlalu bergantung pada DBH dan dana transfer pusat. Akibatnya, potensi PAD yang sebenarnya cukup besar belum tergarap secara optimal,” ujar dia.

Baca juga: Tanpa Sekat, Laurensius Tampubolon Dengarkan Curhatan dan Harapan Warga Bengkalis

Kondisi tersebut dinilai membuat upaya penggalian potensi ekonomi daerah belum menjadi prioritas utama, padahal sumber-sumber pendapatan lokal memiliki peluang untuk diperkuat.

Dapot menekankan perlunya optimalisasi sektor pajak dan retribusi daerah sebagai instrumen utama peningkatan PAD, terutama dari sektor perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi Bengkalis.

“Pajak dari sektor perkebunan, khususnya sawit dan karet, memiliki potensi yang besar. Ini perlu dikelola secara lebih serius untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menjalankan ekonomi kerakyatan,” katanya.

Lihat video: Partai Perindo Raih 3 Kursi DPRD Bengkalis



Penguatan sektor ini dinilai tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga pada penguatan basis ekonomi masyarakat.

Selain potensi sektoral, Dapot juga mendorong organisasi perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dalam mengidentifikasi dan mengembangkan sumber-sumber PAD secara lebih terukur.

Dia menilai langkah tersebut penting agar kebijakan peningkatan PAD tidak berhenti pada perencanaan, tetapi mampu memberikan dampak langsung terhadap kondisi keuangan daerah.

“Jika PAD bisa dimaksimalkan, persoalan tunda bayar dapat ditekan secara bertahap. Daerah harus mulai mandiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki,” ujar dia.

Optimalisasi PAD dipandang sebagai solusi struktural untuk mengurangi beban fiskal sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Upaya ini juga dinilai penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah agar tidak bergantung pada dinamika transfer pusat.