JAKARTA - Kecelakaan di pelintasan kereta api kembali menguak persoalan mendasar dalam tata kelola transportasi publik, terutama terkait aspek keselamatan dan kapasitas layanan. Peristiwa berulang menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sistemik agar mobilitas masyarakat dapat berlangsung aman dan berkelanjutan.

Insiden di Bekasi Timur menjadi momentum untuk mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi, tidak hanya pada penanganan insiden, tetapi juga pada pembenahan struktur layanan dan infrastruktur.

Dorongan Evaluasi Sistemik dan Empati Publik

Wakil Ketua Umum Partai Perindo Manik Marganamahendra menyampaikan dukacita atas kejadian tersebut saat dihubungi, Kamis (30/4/2026), seraya berharap korban mendapatkan penanganan terbaik.

"Kami mengucapkan duka yang mendalam atas kejadian kecelakaan di pelintasan kereta api di Bekasi Timur. Doa kami menyertai seluruh korban yang terdampak," ucap Manik.

Baca Juga: Menteri PPPA Minta Maaf soal Usul Gerbong KRL Khusus Perempuan Dipindah ke Tengah

Dia menilai pembenahan transportasi harus dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial. Pendekatan tersebut dinilai penting agar akar persoalan dapat diidentifikasi secara utuh.

"Penting agar pejabat publik memiliki pengalaman yang sama dengan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik. Dengan begitu, persoalan yang ada dapat dilihat secara lebih utuh," kata dia.

Tekankan Keselamatan dan Tuntutan Perbaikan Infrastruktur

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo Dina Masyusin juga menyoroti aspek keselamatan sebagai prioritas utama dalam sistem transportasi publik.

Baca Juga: Korban Meninggal Kecelakaan Kereta di Bekasi, Seluruh Ahli Waris Sudah Terima Santunan Jasa Raharja

"Saya menyampaikan duka mendalam atas kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Peristiwa ini harus menjadi alarm keras bahwa keselamatan transportasi publik tidak boleh ditawar," ujar Dina.

Dia menekankan perlunya langkah konkret dari operator transportasi untuk mencegah kejadian serupa. "Saya meminta PT KAI segera melakukan evaluasi menyeluruh, khususnya pada perlintasan tanpa palang pintu yang berisiko tinggi. Pembangunan palang pintu, penempatan petugas, serta penguatan sistem pengawasan harus dipercepat agar kejadian serupa tidak terulang," ucapnya.

Sejalan dengan itu, dorongan peningkatan anggaran dan pembenahan sistem persinyalan, penataan ruang publik, hingga pengelolaan penumpang dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan.