DEPOK - Pemerintah diminta perluas program literasi digital berbasis komunitas, dan mengintegrasikan ekosistem UMKM digital dengan jaringan pengaman sosial. Hal itu penting untuk mengubah fenomena ngemis online melalui akun media sosial (medsos).

Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Vanessa Rizki Azhari mengatakan, setidaknya dua hal mendesak perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Pertama, mengubah paradigma pemberdayaan digital dari pelatihan teknis semata menjadi kurikulum ekonomi digital yang kontekstual yaitu, mengajari masyarakat bukan hanya mengoperasikan aplikasi, tetapi cara menghasilkan nilai dari aplikasi tersebut.

“Kedua mengintegrasikan bantuan sosial dengan ekosistem digital, sehingga penerima manfaat memiki sejalan menuju kemandirian ekonomi digital, bukan hanya transfer tunai,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).

Baca juga: Komdigi Dorong Generasi Muda Perkuat Literasi Digital

Berdasarkan data Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024, pilar keterampilan Digital masyarakat Indonesia berada di angka yang lumayan besar yaitu mencapai 58,25. Data tersebut berarti secara teknis masyarakat sudah mahir memegang gawai dan mengoperasikan aplikasi.

Pilar pemberdayaan yang merupakan indikator kemampuan masyarakat memanfaatkan teknologi secara produktif untuk meningkatkan kualitas hidup hanya sebesar 25,66 saja. Selisih yang sangat besar ini merupakan cerminan adanya kesenjangan antara kemampuan menekan tombol dan kemampuan mengubah teknologi menjadi kekuatan ekonomi.

Lihat vide: Pemerintah Gencarkan Literasi Digital untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8%



“Artinya data ini mengonfirmasi bahwa orang Indonesia bisa melakukan live streaming, tetapi tidak memiliki pengetahuan untuk memanfaatkannya secara produktif,” ucapnya.

Menurut Vanessa, infrastruktur internet kini semakin merata dan pengguna medsos terutama TikTok di Indonesia telah mencapai 108 juta jiwa. Hal ini membuat Indonesia menempati posisi ke-2 sebagai pengguna Tiktok terbanyak sedunia. Sayangnya dengan populasi digital yang sebanyak dan semasif ini hanya terjebak sebagai pengguna pasif dan tidak bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang produktif.

“Fenomena ngemis online ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan masyarakat. Tanpa adanya tindakan yang tegas dalam melakukan perbaikan kualitas SDM dan perubahan strategi regulasi, digitalisasi hanya akan menjadi cara baru dalam mengeksploitasi manusia kelas bawah yang dapat menurunkan martabat bangsa Indonesia di mata dunia,” katanya.