JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan menyapu bersih berbagai hambatan investasi guna menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2029 dengan mengandalkan peran dominan sektor swasta.

"Banyak orang menyarankan agar saya memperbaiki kerangka regulasi di negara saya. Tetapi saya mengatakan kepada mereka bahwa jika saya mulai dari hal-hal administratif, yaitu memperbaiki regulasi, saya mungkin akan melewatkan kondisi sebenarnya yang dihadapi sektor swasta," ujar Purbaya dalam International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 5,61% Diragukan, Purbaya: Angka Jelek Ribut, Angka Tinggi Ribut

Purbaya menjelaskan kontribusi belanja pemerintah terhadap perekonomian nasional hanya sekitar 10%, sedangkan sisanya bergantung pada aktivitas sektor swasta. Sebab itu, pemerintah memilih pendekatan praktis dengan menyelesaikan langsung berbagai kendala bisnis di lapangan dibanding hanya fokus pada reformasi regulasi administratif.

Untuk mempercepat penyelesaian hambatan investasi, pemerintah membentuk gugus tugas khusus berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Purbaya sendiri ditunjuk sebagai salah satu wakil ketua dalam tim tersebut.

Menurut dia, gugus tugas tersebut bekerja secara mingguan untuk menangani berbagai persoalan investasi dan birokrasi. Hingga kini, tercatat sebanyak 142 pengaduan telah masuk melalui saluran debottlenecking, dengan 83 kasus sudah dibahas secara terbuka dan 45 kasus berhasil diselesaikan sepenuhnya.

"Setiap minggu, kami menyelesaikan satu, dua, hingga empat kasus, dan sejauh ini berjalan lancar. Kami berhasil menghilangkan hambatan dengan cepat. Saya yakin satu tahun dari sekarang, iklim lingkungan di Indonesia akan jauh lebih baik daripada sekarang," katanya.

Baca Juga: Terungkap Alasan Purbaya Alergi Tax Amnesty: Sebut Berbahaya Bagi Pegawai Pajak

Purbaya menambahkan proses penyelesaian hambatan dilakukan secara transparan melalui forum musyawarah yang disiarkan media agar seluruh pihak mematuhi keputusan bersama. Pemerintah juga menjamin perizinan dan kelancaran operasional usaha menjadi prioritas utama Presiden dalam menarik investasi baru.

Kepada para investor dan duta besar asing yang hadir, Purbaya meminta pelaku usaha tidak ragu melaporkan kendala investasi yang dihadapi di lapangan. Pemerintah, lanjut dia, berkomitmen memastikan setiap hambatan dapat diselesaikan secara cepat guna memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia sebagai tujuan investasi global yang kredibel.